Jakarta, Gontornews — Anggota DPR RI Komisi VIII Dr Hidayat Nur Wahid menyoroti tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren. Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat 4.328 santri, 21 ustadz/ustadzah, dan 2 pegawai pondok pesantren, di 67 pesantren, di 13 provinsi, positif Covid-19.
Data Ketua Umum RMI (Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah) Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), KH Abdul Ghafar Razin, yang disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PB NU, juga menemukan adanya 110 pesantren dan 4.000-an santri terpapar Covid-19, dan 207 kiai/nyai wafat yang diduga kuat karena Covid-19.
Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan setidaknya 3.000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam tiga bulan terakhir. Bahkan wilayah seperti Cilacap, 55 persen kasus Covid-19 pada bulan Oktober disumbangkan oleh klaster pondok pesantren.
HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid, meminta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi pesantren dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengatasi tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai. “Dengan edukasi, pendampingan, bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat dan bersih, sarana cuci tangan/sanitizer, dan dengan menyediakan fasilitas swab PCR gratis bagi pesantren yang mengadakan pembelajaran tatap muka,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Menurutnya, Kemenag juga harus menghubungkan program tersebut dengan Dinas Kesehatan atau rumah sakit yang terdekat dengan pesantren.
“Pesantren sebagai aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19. Banyak santri/ustadz/kiai yang terpapar. Sudah seharusnya Kementerian Agama lebih memastikan kehadiran dan advokasinya untuk dunia pesantren,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/12).
Karena itu, politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Agama membantu pesantren mengatasi Covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan yang tidak terserap, yang setiap tahunnya berada di atas Rp 2 triliun. Atau melalui cara-cara lain yang dibenarkan oleh UU sebagaimana sudah dilakukan oleh Mendikbud untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Kemendikbud.
Keberpihakan anggaran tersebut, lanjut HNW, apabila dilaksanakan, akan sangat membantu 67 pondok pesantren (sesuai data Kemenag) maupun 110 pesantren (sesuai data RMI PB NU).
“Kementerian Agama juga harus bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Covid-19 untuk aksi membantu pesantren mengatasi Covid-19, termasuk dengan menyediakan swab PCR gratis bagi pesantren,” paparnya.
Menurut HNW, hal ini sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19 pada santri dan kiai yang sudah sangat mengkhawatirkan.
Selain itu, katanya, Kemenag juga harus makin masif menyosialisasikan protokol kesehatan dan kebiasaan baru di era Covid-19, agar pesantren tak jadi klaster baru penyebaran Covid-19, dan bisa berkontribusi memutus lingkaran setan penyebaran Covid-19 dengan menghadirkan generasi pelanjut para ulama/tokoh umat yang sehat dan menyehatkan.
“Agar pesantren yang menjadi pusat pembentukan calon ulama yang Rahmatan lil Aalamiin, tidak lagi menjadi sasaran fitnah karena terpaparnya sebagian santri dengan Covid-19,” pungkasnya. []
