Beirut, Gontornews — Perusahaan listrik milik pemerintah Lebanon, EDL, mengumumkan bahwa pemadaman listrik total akan terjadi pada akhir September. Dalam pernyataan yang mengejutkan ini, EDL menyebut kurangnya pasokan bahan bakar minyak menjadi salah satu alasan pemadaman listrik secara nasional.
Lebanon mengalami kekurangan pasokan bahan bakar dalam beberapa bulan terakhir. Sementara sebagian besar warga Lebanon mengandalkan generator swasta untuk memenuhi kebutuhan listriknya.
Sejatinya, EDL mampu memasok hampir 500 megawatt dari pasokan bahar bakar minyak yang diperoleh melalui kesepakatan dengan Irak. Namun, perusahaan mengumumkan bahwa cadangan bahan bakar grade A dan Grade B telah mencapai titik kritis dan habis untuk beberapa pabrik yang kini telah menghentikan produksinya.
“Jaringan sudah mengalami pemadama total di seluruh negeri selama tujuh kali. Jika ini terus berlanjut, ada risiko tinggi yaitu pemadaman total pada akhir September,” kata pernyataan resmi EDL sebagaimana dilansir Arab News.
Pada Juli, Iran menandatangani perjanjian yang memungkinkan pemerintahan Lebanon membayar 1 juta ton bahan bakar minyak per hatun dalam bentuk barang dan jasa.
EDL menganggap bang sentral Lebanon bertanggungjawab atas situasi pelik ini karena mereka tidak berhasil mengamankan dolar sebagai imbalan. “Surplus mata uang lokal yang terakumulasi dalam rekening perusahaan dapat menghasilkan listrik,” sambung EDL.
Di tempat lain, Hizbullah terus menyediakan pasokan bahan bakar untuk kota dan rumah sakit. Mereka juga berharap Iran dapt mengirimka disel melalui perusahaan Al-Amana, yang berada di bawah sanksi embargo Amerika Serikat. Namun, biro administrasi rumah sakit di Lebanon membantah bahwa pihaknya menerima pasokan bahan bakar melalui Al-Amana.
Sementara pemerintah, melalu pernyataan Perdana Menteri Najib Mikati, tidak mengaku pengiriman bahan bakar asal Iran. PM Mikati menyebut pengiriman bahan bakar melalui perusahaan Al-Amana asal Iran mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.
“(Pengiriman bahan bakar jenis solar dari Iran merupakan) pelanggaran kedaulatan Lebanon yang membuat saya sedih,” kata Najib Mikati dalam sebuah wawancara oleh CNN yang dilansir Reuters.
“Tetapi saya tidak khawatir bahwa sanksi dapat dikenakan kepada Lebanon karena operasi itu dilakukan tanpa keterlibatan pemerintah Lebanon,” tutup Mikati. [Mohamad Deny Irawan]
