Jakarta, Gontornews — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tengah melakukan kajian mendalam terkait kebencanaan. Sebagai rekan kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), LIPI menegaskan akan melakukan riset untuk meningkatkan teknologi peringatan dini bencana di Indonesia yang saat ini masih sangat terbatas.
Dalam rentang 2 bulan terakhir, Indonesia diguncang 3 bencana besar yang cukup banyak memakan korban jiwa yaitu gempa-tsunami dan Likuifaksi di Palu dan Donggala, Tsunami Selat Sunda akibat erupsi anak gunung Krakatau dan yang terbaru yaitu bencana tanah longsor yang mengubur 30 rumah di Kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi Cisolok Sukabumi.
“Kita tidak bisa terus menyalahkan BMKG karena kapasitas dan kemampuan teknologi peringatan dini kita masih terbatas,” ungkap Kepala LIPI, Laksana Tri handoko saat membuka acara media briefing di kantor LIPI, Jakarta, Rabu (2/1).
Lebih lanjut, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto, juga meminta kerjasama kepada masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi sekaligus mewaspadai bencana yang berada di sekitar mereka.
“Masyarakat juga harus mandiri, jangan ketika sudah jadi korban lalu menyalahkan pemerintah. Sementara mereka tidak mau untuk siaga bencana,” ungkap Eko.
Pengurangan risiko bencana harus dipahami sebagai kerangka kerja komprehensif baik dari sisi teknologi, pendidikan siaga bencana hingga kebijakan pemerintah setempat.
“Presiden sudah meminta kami untuk merevitalisasi sistem peringata dini tsunami. Akan tetapi, kita juga perlu melihat ada daerah-daerah seperti Lombok yang jarak dari sumber tsunami ke daratannya pendek sehingga waktu penyelamatan diripun menjadi lebih pendek,” kata Eko.
Secara spesifik, Eko menyebut bahwa pembangunan hotel dan hunian pneduduk di wilayah Carita dan Anyer sangat membahayakan karena sangat dekat dengan bibir pantai.
“Idealnya, garis sempadan sejauh 300 meter dari bibir pantai untuk perlindingan jika ada gelombang tinggi,” pungkas Eko. [Mohamad Deny Irawan]
