Bogor, Gontorews–Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) telah menggelar musyawarah kerja (Muker) di Bogor, Jawa Barat. Asosiasi terbesar di Indonesia ini melangsungkan Muker pada tanggal 17-19 Semptember 2019, pekan lalu. Sejumlah persoalan aktual terkait perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dibahas dalam forum tahunan ini.
Tema yang diusung dalam Musyawarah Kerja Himpuh terutama masalah digitalisasi umrah. Digitalisasi umrah dianggap dapat mengancam keberlangsungan perusahaan travel umrah dan haji khusus.
Perkembangan usaha melalui digitalisasi perlu disikapi dengan baik. Karena jika usaha di bidang haji dan umrah tidak mengikuti perkembangan digitalisasi, maka akan ketinggalan jauh kedepan. Era digitalisasi itulah yang akan dikembangkan bagaimana supaya kita tidak ketinggalan langkah. Begitu kata Ketua Umum Himpuh, Baluki Ahmad.
Ketua Bidang Haji Himpuh, H. Muhammad Acung Wahyudi mengatakan, pokok-pokok bahasan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kerja Himpuh kemarin, salah satu point pentingnya adalah mensikapi visi Saudi Arabia pada 2030 yang mana Arab Saudi mentargetkan total jamaah umrahnya mencapai 30 juta dan total jamaah hajinya 9 juta. Sehingga banyak perubahan dari Saudi Arabia mengenai penyelenggaraan dan regulasi haji.
“Mereka (Arab Saudi) akan melakukan langkah-langkah untuk menaikkan beberapa biaya melalui perubahan muassasah menjadi perseroan atau PT. Ini tentu kami berharap dari amanah Muker Himpuh untuk supaya pengurus Himpuh mengawal program Kementerian Haji Saudi Arabia ini terhadap perubahan-perubahan ini dan meminta pemerintah Saudi Arabia menggunakan prinsip-prinsip kemudahan dalam pelayanan,” kata Wahyu seperti dilansir rindukabah.id, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Prinsip kemudahan dalam pelayanan haji ini tentu dengan biaya yang efektif dan efisien. Efektif secara waktu dan efisien secara biaya. Karena dua hal ini, tegas Wahyu, secara managemen akan lebih efektif dengan teknologi digitalisasi yaitu proses visa haji ini lebih cepat akurat.
“Kemudian efisien ini mudah-mudahan dengan jumlah yang lebih banyak orang yang akan berhaji ini menjadikan biaya haji lebih murah. Ini harapan dari kami,” tuturnya.
Yang mana diketahui saat ini, pemerintah Saudi Arabia mengalami penurunan devisa minyak. Tentu Pemerintah Saudi Arabia akan berusaha mencari tambahan lain terutama dari sektor haji dan umrah. Selama kenaikan-kenaikan itu dilakukan wajar tentu dirasa tidak masalah.
“Kita berharap nanti dari amanah Himpuh ini akan membuat surat kepada OKI (Organisasi Konferensi Islam) melalui Kementerian Luar Negeri agar bisa dikawal proses perubahan-perubahan haji agar lebih efektif dan efisien dan lebih baik lagi,” jelas Wahyu yang juga menjadi Sterring Commite dalam Musyawarah Kerja Himpuh ini.
Menurut Wahyu, pengurus Himpuh akan melaksanakan amanah hasil dari Musyawarah Kerja. Himpuh akan memperjuangkan kendala-kendala yang sifatnya aturan atau apapun. Baik didalam negeri atau luar negeri menyangkut regulasi atau ketetapan yang pada ujungnya menyulitkan dan membuat biaya baru yang mahal yang berdampak pada jamaah. [Fathurroji]
