Riyadh, Gontornews — Parlemen Arab mengecam keras upaya milisi Houthi di Yaman untuk menyakiti rakyat, wilayah, dan kedaulatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Pernyataan itu disampaikan pada konferensi serikat pekerja ke-32 di Kairo, Mesir. Pada pertemuan itu, Parlemen Arab Saudi dipimpin oleh Sheikh Abdullah Al-Asheikh.
Arabnews.com melansir, serikat pekerja juga mengutuk serangan rudal dan pesawat tak berawak (drone) yang menargetkan Arab Saudi dan UEA.
Pernyataan di Kairo itu menegaskan dukungan penuh serikat pekerja untuk hak kedua negara mempertahankan integritas, kedaulatan, warga negara dan keamanan negaranya.
Konferensi tersebut meminta parlemen dan dewan Arab untuk bekerjasama dalam penerapan Resolusi 2216 Dewan Keamanan, yang diperkenalkan pada 2015, yang melarang pasokan senjata ke Houthi, dan Resolusi 8725, yang dikeluarkan tahun ini oleh Dewan Liga Arab, yang menyerukan semua negara untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.
Anggota parlemen Arab juga mengutuk milisi Houthi atas eskalasi kekerasan yang terus berlanjut dan mengabaikan seruan untuk perdamaian dari Dewan Keamanan PBB dan masyarakat sipil, “karena tidak ada kemajuan yang dapat dibuat untuk mengakhiri krisis Yaman tanpa menghentikan permusuhan yang dilakukan oleh milisi Houthi dan mengakhiri pelanggaran berulang mereka terhadap Yaman.”
Konferensi tersebut menekankan pentingnya membebaskan Timur Tengah dari senjata pemusnah massal dan senjata nuklir, sebagai cara yang efektif untuk membantu mengurangi intensitas konflik dan perselisihan regional dan internasional serta mencapai perdamaian dan keamanan internasional.
Konferensi juga menekankan pentingnya menggunakan ilmu-ilmu maju energi nuklir secara eksklusif untuk tujuan damai.
Anggota parlemen menyoroti perlunya orang Arab menyatukan posisi mereka, mengatasi perbedaan dan mengkoordinasikan upaya parlemen untuk menghadapi semua tantangan eksternal dan internal.
Serikat pekerja juga menegaskan kembali solidaritasnya yang kuat terhadap Palestina, dan dukungan permanen dan berkelanjutan mereka untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Para kepala parlemen dan dewan Arab menyepakati perlunya merumuskan kembali strategi Arab dan mengaktifkan diplomasi parlemen, yang telah terbukti berguna dan efektif dalam memastikan komunikasi antara pemerintah Arab dan parlemen nasional mereka untuk menyusun prioritas.
Konferensi tersebut menekankan pentingnya menahan dan menyelesaikan semua perselisihan Arab di arena Arab dan mencegah campur tangan regional, untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara-negara Arab serta mencapai stabilitas dan pertumbuhan.[]
