Yangon, Gontornews — Saat militer Myanmar merayakan Hari Angkatan Bersenjata dengan parade militer di ibukota negara itu, Sabtu (27/3), tentara dan polisi di tempat lain membunuh banyak orang ketika meredam aksi demonstrasi menentang kudeta militer. Inilah aksi protes paling berdarah dan paling mematikan sejak kudeta bulan lalu.
Situs berita online Myanmar Now melaporkan pada Sabtu malam bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 114. Sementara data yang dikeluarkan oleh seorang peneliti independen di Yangon menyebut angka 107, tersebar di lebih dari dua lusin kota. Jumlah itu melebihi jumlah korban terbanyak sebelumnya, 14 Maret, yang berkisar dari 74 hingga 90.
Arabnews.com merilis, jumlah korban tewas di Myanmar terus meningkat karena pihak berwenang semakin kuat dalam menekan oposisi terhadap kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta membalikkan arah kemajuan menuju demokrasi setelah lima dekade pemerintahan rezim militer.
Angka-angka yang dikumpulkan oleh peneliti Yangon, yang tidak disebutkan namanya demi keamanan, umumnya didasarkan pada angka yang dikeluarkan setiap hari oleh Asosiasi Bantuan Tahanan Politik. Sementara Associated Press tidak dapat secara independen mengonfirmasi jumlah korban tewas.
Hingga Jumat, asosiasi telah memverifikasi 328 korban tewas akibat aksi protes pascakudeta.
‘Pembunuhan’ itu dengan cepat menuai kecaman internasional, termasuk pernyataan bersama dari kepala pertahanan 12 negara.
Duta Besar AS Thomas Vajda mengatakan di media sosial: “Pertumpahan darah ini mengerikan.” Ia menambahkan, “Rakyat Myanmar telah berbicara dengan jelas: mereka tidak ingin hidup di bawah kekuasaan militer.”
Delegasi Uni Eropa untuk Myanmar mengatakan, Sabtu akan “selamanya terukir sebagai hari teror dan aib.”
Perwira tinggi militer Amerika Serikat dan hampir selusin rekannya bersama-sama mengecam pembunuhan oleh tentara Myanmar itu.
Mereka mengatakan, militer profesional harus mengikuti standar internasional untuk berperilaku “dan bertanggung jawab untuk melindungi – bukan merugikan – orang-orang yang dilayaninya.”
Sedangkan Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan, sudah waktunya bagi dunia untuk mengambil tindakan, jika tidak melalui Dewan Keamanan PBB, bisa melalui pertemuan puncak darurat internasional.
Dia mengatakan, junta militer di Myanmar harus diberi sanksi seperti memblokir pendanaan dan menutup akses persenjataan.
“Kata-kata kecaman atau keprihatinan terus terang terdengar hampa bagi rakyat Myanmar sementara junta militer melakukan pembunuhan massal terhadap mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Orang Myanmar membutuhkan dukungan dunia. Kata-kata saja tidak cukup. Sudah lewat waktu untuk tindakan yang kuat dan terkoordinasi.” []
