Jenewa, Gontornews — Badan PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia, OHCHR, menyatakan penyelesaian masalah kemanusiaan di Rakhine tidak konkrit. Kepala Official Head Comissioner of Human Rights (OHCHR), Michelle Bachellet Jeria, mengonfirmasi hal tersebut di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Senin (14/9).
Bachellet mengatakan PBB tidak menutup kemungkinkan bahwa sejumlah kekerasan yang dialami warga sipil di Myanmar merupakan kejahatan perang. Secara khusus, Bachellet mengomentari kekerasan sipil yang terjadi di negara bagian Chin dan Rakhine, Myanmar.
“Dalam beberapa kasus kekerasan, tampaknya mereka menjadi sasaran serang tanpa pandang bulu. Mungkin saja, itu merupakan kejahatan perang atau bahkan kejahatan kemanusiaan,” kata Ketua OCHCR, Michellet Bachellete.
Bachellete juga berhasil mengabadikan gambaran satelit serta mengumpulkan saksi mata pembakaran sejumlah desa di Rakhine Utara dalam beberapa bulan terakhir. Bachellet menyebut temuan tersebut sebagai sesuatu yang mengganggu serta menyerukan penyelidikan independen.
Sebelumnya, PBB melansir informasi bahwa pemerintah Myanmar telah menghapus desa Kan Kya dari peta nasionalnya. Desa Kan Kya berada di negara bagian Rakhine dan 5 km dari Sungai Naf yang menjadi perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Sejumlah sumber menyebut desa tersebut merupakan lokasi tempat tinggal bagi ratusan warga etnis Rohingya.
Kepala Desa Kan Kya, Mohammed Rofiq, mengatakan desanya merupakan satu dari ratusan desa Rohingya yang dihapus dari peta nasional Myanmar. Rofiq menambahkan upaya itu dilakukan agar etnis Rohingya tidak kembali ke kampung halamanya di Rakhine.
“Tujuan mereka (melakukan hal tersebut) agar mereka tidak kembali,” kata Rofiq sebagaimana dilansir Reuters.
Sementara itu, Mantan utusan HAM PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, menyebut Myanmar berupaya untuk mempersulit kepulangan etnis Rohingya. Dengan penghilangan lokasi tempat tinggal dari peta, Pemerintah Myanmar seolah ingin membuat entis Rohingya memiliki lokasi tempat tinggal fiktif. Dengan demikian, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa mereka pernah tinggal di lokasi tersebut.
“Ini cara mereka untuk memusnahkan identitas dasar mereka,” tutup Yanghee Lee. [Mohamad Deny Irawan]
