Jakarta, Gontornews-Penggabungan atau merger tiga bank syariah BUMN yang secara efektif akan dimulai pada permulaan Februari 2021 mendatang menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Satu pihak menganggap merger tiga bank syariah BUMN sebagai momen awal kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Di pihak lain menanggapinya dengan catatan kritis dalam rangka mendorong kemajuan perbankan syariah untuk berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.
Salah satunya adalah Pakar Ekonomi Syariah Adiwarman Karim yang mengapresiasi merger bank syariah BUMN sebagai momentum yang tepat apalagi di tengah peta politik global yang mulai berubah untuk memperebutkan pengaruh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia saat ini. Baginya dengan penggabungan usaha PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah bisa berperan dalam menyokong kebangkitan ekonomi syariah di tanah air. Karena langkah ini dianggap bisa memperbesar aset dan power perbankan syariah.
Dengan merger tiga bank tersebut juga digadang -gadang bisa membuat total aset entitas baru nanti mencapai Rp214,6 triliun dan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Sebab paling tidak pada tahun 2021 ada beberapa inisiatif di perbankan syariah yang akan terjadi dan melibatkan 21 bank. Di antaranya ada tiga bank milik pemerintah yang akan merger, sehingga aset mencapai Rp215 triliun-an dan ada juga yang sudah publik. Ada pula inisiatif -inisiatif lain yang akan terjadi.
“Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan awal umat Islam di Indonesia, dan Insya Allah di dunia,” kata Adiwarman dalam keterangan tertulis, Jumat (04/12/2020) Lebih lanjut Adiwarman mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 perubahan peta geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat serta Tiongkok akan merubah wajah politik Indonesia. Dari perubahan tersebut kemudian dipercaya akan turut mendorong kebangkitan perbankan syariah.
Selain itu kebangkitan perbankan syariah juga telah dinanti-nanti karena tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia selama ini masih tergolong rendah dibandingkan negara -negara Muslim besar lainnya. Adalah saat ini tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Literasi Eksyar Nasional 2019 yang dirilis Bank Indonesia adalah 16,3 persen atau dalam kategori well literate.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Muamalat periode 1999-2009 A Riawan Amin. Menurutnya, setelah 28 tahun perbankan syariah nasional sedikit lambat pergerakannya, dengan terobosan dan i’tikad baik dari pemerintah akan ada banyak harapan bagi perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang.
“Mudah-mudahan ini (merger) tidak menjadikan mager (malas gerak) bank syariah nantinya,”harapnya dalam seminar nasional “Merger Bank Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Bagi Peningkatan Perekonomian Global dan Kesejahteraan Umat” yang digelar oleh Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta dan ditayangkan di kanal YouTube FEB UIN Jakarta (09/11/2020).
Meski mendukung merger bank syariah
BUMN, Riawan menggarisbawahi beberapa hal terkait merger tersebut, karena perdasarkan pengalaman yang ada seringkali jika ada inisiatif, hal-hal yang fundamental tetap tidak berubah. Kenang-kenangan tahun 2013 menyadari bahwa problem perbankan syariah waktu itu adalah kecilnya market share, maka praktisi perbankan syariah meminta kepada otoritas untuk mengkonversi salah satu bank negara supaya menjadi syariah agar market share perbankan syariah tidak melulu menjadi potensi tapi kenyataan.
“Itu yang diminta waktu itu dan tidak terlalu penting bank BUMN apa yang dikonversi, yang penting menambah market share. Misalnya kalau BRI dikonversi menjadi syariah itu luar biasa, negeri ini bisa menjadi negeri halal. Setidaknya berapa puluh persennya menjadi halal. Setelah beberapa tahun jawaban yang kita dapat adalah merger bank syariah,”bebernya.
Dalam mengatasi problem yang ada pada perbankan syariah, menurutnya ada kaidah yang bisa digunakan. Adalah dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih, dalam pemahamannya dar’ul mafasid bisa dilakukan dengan cara menghilangkan transaksi haram dalam sistem perbankan nasional. Dengan kata lain jika ingin transaksi syariah dominan di negeri yang katanya Muslim terbanyak ini, tidak ada cerita lain, selain market share transaksi syariah harus dominan.
Sementara jika ada pihak yang mengatakan, size itu tidak penting, baginya hal itu sama saja dengan mengatakan menghilangkan transaksi ribawi itu tidak penting. Karena baginya transaksi ribawi akan mengecil jika transaksi syariah membesar. “Bagi saya dar’ul mafasid ini nomor satu. Nomor dua jalbul mashalih, misalnya memberdayakan UMKM, memberdayakan pengusaha Muslim. Bagaimana bisa memberdayakan pengusaha Muslim yang persentasenya sekitar 95 % itu, kalau yang melayani size-nya hanya 5 %,” paparnya.
Lanjut Riawan menekankan, size is matter, size is important. Jangan kemudian berpretensi ingin mensyariahkan bank syariah dan terus membully Bank syariah dengan mengatakan bahwa profit sharing yang benar, revenue sharing tidak betul. Ribut kalau murabahah tidak boleh pakai wa’ad dan sebagainya. “Itu minor matter bukan point utama. Poin utamanya adalah bagaimana menghilangkan transaksi haram dari perbankan Indonesia dan itu tidak bisa dilepaskan dari size,”imbuhnya.
Untuk itu, imbuh Riawan, pada waktu itu beberapa pihak meminta konversi salah satu bank BUMN untuk disyariahkan langsung besar. Kalau merger, misalnya bank X asetnya satu triliun, bank Y asetnya satu triliun, bank Z asetnya satu triliun. Total tiga triliun. Dimerger pun tetap tiga triliun juga. Tidak ada perubahan dalam market share. Jadi ibarat orang sakit sebenarnya apa yang ingin diobati?
“Saya tetap mengatakan challenge adalah market share dan saya sengaja mengatakan transaksi syariah bukan bank syariah, bukan unit usaha syariah, bukan cabang syariah, bukan ATM syariah. Karena itu semua hanya delivery channel, hanya bentuknya dan formatnya saja dan itu bisa didellivery darimana saja dan dari arah yang berbeda,”tegasnya.
Lebih lanjut Riawan memaparkan problem utama yang dihadapi perbankan syariah. Pertama, SDM yang menangani perbankan syariah adalah kelas dua. Karena bank induknya mempertahankan SDM kelas satu untuk di bank induknya, SDM kelas satu belum diberikan kepada bank syariah. Kedua, bank besar bisa membayar besar. Dalam hal ini merger dimungkinkan bisa membantu untuk merekrut the best employee. Sementara bank kecil hanya bisa membayar kecil.
Ketiga, sumber dana mahal menyebabkan pembiayaan mahal yang menjadi sumber debitur macet. Dalam hal ini Bank syariah terancam dengan Non Performing Loan (NPL) nya yang merupakan salah satu cara untuk menilai fungsi bank bekerja baik atau tidak. Karena Current Account Saving Account (CASA) atau komposisi dana murahnya rendah. “Yang CASA nya tinggi terakhir itu BNI Syariah. CASA nya tinggi kalau tidak salah di atas 60% dan tingginya CASA itu tidak lepas dari integrasi IT induk dengan anak perusahaannya,”terangnya.
Keempat, bank bisa lari kencang jika modalnya ekstra. “Tapi kalau tiga bank : BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah tetap membutuhkan suntikan modal, karena meskipun digabung modalnya tidak berubah. Memang dengan merger modalnya bisa menjadi besar tapi tetap saja membutuhkan suntikan 10 Triliun lebih untuk masuk ke BUKU IV.
Demikian problem-problem utama Bank syariah dan yang paling utama dari problem tersebut adalah sumber dana yang mahal. Sumber dana mahal menyebabkan sumber debitur macet, karena dana mahal akan dijual dengan harga mahal. Akan tetapi menurut Riawan, problem-problem tersebut bisa diselesaikan melalui perbaikan regulasi, tanpa repot-repot menghair konsultan dan membuat proposal merger.
Diharapkannya di tahun-tahun mendatang market share bank syariah tidak jalan di tempat, karena kesibukan konsolidasi dan sebagainya dan yang terpenting baginya adalah bagaimana supaya transaksi syariah di Indonesia dominan dan menjadi yang terbesar di dunia.
Selain itu buat apa merger bank syariah dilakukan kalau tidak efisiensi sementara tujuan utama merger adalah menghasilkan efisiensi sehingga bank syariah tidak menjadi bank mahal seperti yang dialami sekarang. Untuk efisiensi maka bank syariah harus berani melakukan penghematan- penghematan.
Mengutip sambutan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada GIFA 2020 yang menjelaskan tentang akselerasi pengembangan perbankan syariah Riawan mengatakan, dalam sambutan Wapres ditekankan supaya menjadikan bank syariah sebagai pilar ekonomi nasional, pilihan rasional dan inklusif serta menggunakan strategi- strategi yang rasional bukan sekedar emosional.
Dijelaskannya, Wapres mengatakan, kunci untuk menjadikan bank syariah sebagai ketahanan ekonomi nasional dan kunci menjadi pilihan rasional dan inklusif adalah sinergi bank konvensional. Dalam hal ini maksudnya bagaimana langkah bank konvensional bisa berkontribusi terhadap transaksi syariah.
Bagaimana bank konvensional bisa menjadi delivery chanel transaksi syariah.
Bagaimana direksi bank konvensional, dan pemerintah mau meningkatkan peran transaksi syariah di anak perusahaannya.
Kenapa bank konvensional, karena bank konvensional pemilik resources, karena bank syariah hanya berapa persen. Sudah waktunya bank syariah menjadi pilihan rasional.
Lanjut Riawan mempertanyakan kenapa perbankan syariah semakin jauh dari pusat kekuasaan yaitu bank konvensional.
Karena nyatanya ketika unit usaha syariah di spin off, jarak antara induk dan anak perusahaan terjadi. Karena induknya lepas tangan akibat spin off sehingga menjadi tanggung jawab sendiri bukan lagi tanggung jawab bersama induknya.
Setelah spin off sekarang spin on yang berpotensi membuat bank induk dan anak perusahaan menjadi semakin jauh, karena tidak jelas siapa pemegang saham yang harus care. “Buat saya pidato pak wapres yang bagus itu dalam tatanan aplikasi tidak dijalankan secara rasional. Bukan berarti tidak menyambut, tapi kalau pemerintah sudah memutuskan demikian, tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain mendukung, tapi penting untuk kita mengingatkan bahwa penyakit harus diobati dengan resep yang sesuai diagnosa,”tandasnya.
Berbeda dengan Adiwarman Karim dan Riawan Amin, Ketua PP Muhammadiyah Dr Anwar Abbas justru menolak merger tiga bank syariah BUMN tersebut. Baginya penggabungan ketiga bank syariah tersebut berpotensi menyempitkan ruang bagi masyarakat ekonomi lapis bawah atau UMKM, yang mendominasi ekonomi nasional untuk mendapatkan akses pembiayaan.
“Kalau bicara merger bank syariah ini mungkin saya orang pertama yang menolak,” bebernya dalam seminar nasional “Merger Bank Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Bagi Peningkatan Perekonomian Global dan Kesejahteraan Umat” yang digelar oleh Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta dan ditayangkan di kanal YouTube FEB UIN Jakarta (09/11/2020).
Apalagi ketika mendengar pernyataan Menteri BUMN bahwa pemerintah akan membuat bank syariah yang kompetitif. Pertanyaannya merger bank syariah BUMN ini akan berkompetisi dengan siapa bank konvensional? Pertanyaan selanjutnya bank konvensional bermain di lapis atas di lapis tengah atau di lapis bawah. Ternyata bank konvensional bermainnya di lapis atas atau usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 % dari total usaha atau 5.550 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 3,5 juta.
Sementara UMKM yang mendominasi sekitar 99,99 persen atau 64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta, dalam ketentuan PBI No. 17/2015 tentang jumlah pembiayaan untuk UMKM ditetapkan paling rendah 20%. Di PBI itu kemudian dibuat target-target. Tahun 2015, paling rendah 5%, tahun 2016 paling rendah 10%, tahun 2017 paling rendah 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah 20%.
“Jadi yang besar dapat kecil, yang kecil dapat besar. UMKM yang jumlahnya sekitar 99,99 persen atau 64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta hanya dapat 20% atau ⅕ dari total kredit atau pembiayaan. Sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 % dari total usaha atau 5.550 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 3,5 juta dapat 80% dari total kredit atau pembiayaan yang dikucurkan oleh dunia perbankan,” ungkapnya.
Ia pun berharap adanya keberpihakan pemerintah untuk UMKM salah satunya dengan menugaskan bank hasil merger 3 bank syariah BUMN untuk fokus pada pembiayaan UMKM. “Tugas bank syariah adalah bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Komitmen bank ini harus ditekan hingga 70-80 persen untuk UMKM,” tegasnya. []
