Jakarta, Gontornews – Kementrian perhubungan secara resmi menunjuk PT Wahyu Samudera Indah (PT WSI) sebagai pelaksana dan pengelola pelabuhan umum swasta di Desa Tebat Patah Kabupaten Muaro Jambi, rabu (30/3). Penunjukkan pihak swasta sebagai operator pelabuhan oleh pemerintah merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia.
Pemerintah berargumen, penunjukan ini telah sesuai dengan UU no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan peraturan preseiden Nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan abdan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Lebih lanjut, penunjukan PT WSI sebagai pelaksana proyek pembangunan dan pengelolaan pelabuhan tertuang dalam surat menteri perhubungan nomor: PL 102/1/22/PHB 2016 tertanggal 17 Maret 2016. Kdepan, bentuk kegiatan PT WSI dan pemerintah akan dituangkan dalam bentuk perjanjian konsesi antara kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III Talang Duku dengan PT WSI.
Sebelum terjadinya kesepakatan, PT WSI diketahui telah memiliki dan menguasai lahan sluas 16 hektar di wilayah desa Tebat patah, kabupaten Muaro Jambi. Secara legal, pemerintah merasa bahwa dengan telah diterbitkannya PP no 64 tahun 2015 tentang kepelabuhan dan peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2015 tentang konsesi memberikan peluang kepada pihak swasta pemilik lahan untuk ikut berinvetasi. Keuntungan lainnya dari keterlibatan swasta adalah bahwa pembanguna pelabuhan tidak besumber dari dana APBN maupun APBD.
Dengan kesepakatan ini pula, investasi untuk pembangunan terminal peti kemas diperkirakan mencapai 465 Miliar. Pembangunan meliputi dibangunnya dermaga dengan ukuran 205×25 meter persegi, penimpunan lahan seluas 1 hektar dan diharpkan mampu disandari kapal berukuran 1.500-4000 DWT dengan kapasitas angkut container sebesar 10.000-15.000 teus per bulan.
Kementrian perhubungan berharap dalam kesepakatan ini, pembangunan pelabuhan yang dibiayai swasta murni dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terlebih, pemerintah berharap bahwa kesepakatan ini setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Jambi.
Selain itu, kementrian perhubungan juga berharap terbentuknya iklim investasi di bidang kepelabuhan dan mendorong pihak swasta untuk ikut berinvestasi dalam membangun dan mengelola pelabuhan-pelabuhan umum serta menciptakan iklim investasi yang sehat di bidang pelabuhan. Mohamad Deny Irawan
