Jakarta, Gontornews–Maraknya praktik “jual beli” jabatan dalam ranah politik bangsa ini menjadi sebuah keprihatinan, terutama pada masa pilkada seperti yang akan dilakukan di beberapa wilayah dan daerah di Indonesia.
Virgo Sulianto, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi PPPM pihaknya melakukan riset dan kasus tersebut di beberapa daerah memang ada. “Modusnya secara umum menjual jabatan,” terangnya di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (23/1).
Seperti dikutip muhammadiyah.or.id
Virgo menyampaikan berdasarkan hasil risetnya praktik jual beli jabatan sudah seperti melakukan kredit kendaraan. Kisaran harga jabatan dijual antara 100 juta hingga 400 juta. Jika disimulasikan menggunakan harga tengah (200juta) dikali 493 daerah dan 450 jabatan maka potensi rente jabatan di Indonesia mencapai 44,37 triliun.
Praktek tersebut, menurutnya, akan berdampak pada tatanan birokrasi di pemerintahan. Riset ini kata Virgo, menjadi catatan bagi Kemendagri dan Kemenpan RB selaku pihak yang berwenang untuk mengatur aparatur negara serta KPK dan KSN itu sendiri, terlebih Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memberantas korupsi sehingga jangan sampai komitment tersebut tidak hanya sebatar pembuka di sidang kabinet tanpa ada aksi nyata.
Virgo berharap melalui hasil riset ini pihaknya dapat menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih nyata. “Dengan hasil ini kita bisa menekan mereka untuk melakukan kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi yang real untuk menghilangkan rente jabatan ini,” pungkasnya. (M Khaerul Muttaqien)
