Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara. Presiden meyakini, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian akan semakin kokoh jika pengawalan bisa terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Senin 26 Juni 2023.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati,” lanjutnya sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menemukan penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Alih-alih menggunakan anggaran untuk pengembangan daerah, ada daerah yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, tidak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” ungkap Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden. [Mohamad Deny Irawan]
