Jakarta, Gontornews — Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, menyebut isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai penyebab awal demonstrasi 25-30 Agustus 2025. Setelahnya, kesombongan dan tidak adanya empati dari pejabat publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang buruk menjelma bak bensin di tengah kobaran api kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kejadian (demonstrasi) ini terjadi karena kekecewaan umum yang meluas. Mulai dari soal pajak PBB yang berakibat panjang,” ungkap Jimly saat bertemu sejumlah tokoh masyarakat serta pimpinan ormas di kediaman Prof Din Syamsuddin, Jalan Margasatwa Nomor 27 Pondok Labu Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Jimly pun menyoroti persoalan manajemen pemerintah yang menurutnya belum tepat. Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi ke banyak pihak. “(Pembuatan) public policy yang menyangkut banyak orang tidak boleh berdasar pada ide sendiri. Dia (Presiden) harus banyak berdiskusi,” sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
Alih-alih memunculkan konflik di pemerintah, Jimly meminta semua pihak untuk menenangkan diri dan mengedepankan kehati-hatian dalam bersikap. “Saya rasa, tugas kita sekarang, sementara ini, menenangkan (masyarakat) duluan. Jangan semua aspirasi dianggap benar dan langsung harus ditaati,” ujarnya.
Ia menyontohkan sabda Rasulullah SAW yang melarang pengikutnya shalat dalam keadaan marah. Alih-alih menyuruh pengikutnya shalat dalam keadaan marah, Rasul justru menyuruh pengikutnya untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. “Jadi tugas kita ini sekarang menenangkan dulu. Saya rasa sudah benar, semua perguruan tinggi, sekolah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kantor pun memberlakukan WFH (work from home/bekerja dari rumah) dalam sepekan ini.”
“Sambil kita mengingatkan para pemangku dan pembuat kebijakan agar belajar dari kasus ini,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
