Jakarta, Gontornews — Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi anggaran Kementerian Pertahanan / TNI Tahun Anggaran 2016 yang mencapai 93,33 persen. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran tahun 2017, Komisi I DPR menekankan kepada Kemhan/TNI untuk senantiasa mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dilansir dari kemhan.go.id
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sebagai salah satu kesimpulan dari hasil Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Senin (6/2) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi I DPR RI juga meminta kepada Kemhan/TNI untuk memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2016, dan menjadikannya sebagai panduan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Sebelumnya Menhan menjelaskan, bahwa realisasi anggaran Kemhan TNI TA 2016 tercapai sebanyak 93,33 persen. Presentasi daya serap ini akan meningkat pada saat Laporan Keuangan Kemhan TNI telah selesai diaudit pada bulan maret 2017 mendatang.
Menhan menjelaskan, dalam pelaksanaan anggaram tahun 2016, Kemhan selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK RI dan instansi terkait lainnya.
“Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan kegiatan, khususnya di dalam pengadaan Alutsista”, jelas Menhan.
Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa BPK RI telah melaksanakan audit terhadap pelaksanaan program kegiatan anggaran Kemhan/TNI TA 2016 dimana terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemhan/TNI. Dari jumlah termuan dan rekomendasi tersebut sebagian besar sudah ditindaklanjuti.
Menurut Menhan, temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut merupakan masukan yang sangat positif dan Kemhan/TNI berkomitmen melaksanakan rekomendasi dari BPK RI dan temuan-temuan tersebut tidak akan terulang kembali pada tahun anggaran yang akan datang [Yuzaq Ardian/ Al Hafidh]
