Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mendorong Pemerintah untuk memperjuangkan kuota terbaik bagi calon jamaah haji Indonesia, menyusul keputusan Pemerintah Saudi Arabia yang membuka kuota haji 1443 H untuk 1 juta jamaah. HNW sapaan akrabnya meminta Kementerian Agama hendaknya jangan hanya pasif menerima berapa pun alokasi kuota untuk Indonesia nantinya, tapi perlu terus memperjuangkan melalui jalur diplomasi tingkat tinggi, agar Indonesia mendapat kuota terbaik, kalau perlu dan untuk membuktikan keseriusan Pemerintah, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Saudi untuk mendapatkan kuota terbaik tersebut.
“Saya mengapresiasi sudah ada kepastian dari Saudi untuk dibukanya kuota haji 1443 H bagi 1 juta jamaah termasuk dari luar Saudi. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu segera memastikan lebih detil soal syarat-syaratnya, serta memperjuangkan kuota terbaik untuk calhaj dari Indonesia, mengingat daftar tunggu yang sangat panjang dan ditambah dengan sudah dua tahun tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/4).
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPRRI yang mengurusi masalah keagamaan ini mencatat, di tahun 2019 di mana jumlah jamaah haji berkisar 2,5 juta orang, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 218.150 orang. Artinya dengan jumlah jamaah di tahun 2022 sebanyak 1 juta jamaah, minimal Indonesia bisa memperoleh alokasi bagi 87.631 orang.
“Tapi kami mendorong agar kuota Indonesia bisa diperjuangkan agar jumlahnya bisa di atas 100 ribu orang dengan upaya diplomasi tingkat tinggi, sekaligus melobi untuk bisa menggunakan jatah kuota yang tidak terpakai dari negara lain. Hal ini selain untuk mengobati keinginan warga Muslim Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima (haji), juga agar antrean jamaah calon haji dari Indonesia ke depannya tidak semakin panjang dan tak teratasi,” sambungnya.
HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS mendesak Kemenag untuk segera mempersiapkan secara maksimal persiapan teknis keberangkatan haji, baik melalui persiapan internal, koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, hingga komunikasi dan sosialisasi dengan ormas Islam dan asosiasi-asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
Pasalnya sesuai kalender Hijriyah, kloter pemberangkatan jamaah haji 1443 H diperkirakan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa’dah H atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022.
“Artinya waktu yang tersisa kurang dari dua bulan lagi. Kemenag khususnya Ditjen PHU harus mengebut persiapan dan memastikan semuanya dalam keadaan siap, jangan sampai justru terjadi insiden yang merugikan jamaah dan mencoreng nama Indonesia dalam pelaksanaan haji 1443 H nanti,” lanjutnya.
Secara khusus ia meminta Kemenag agar memastikan proses yang terkait dengan seleksi calon jamaah bisa berjalan dengan baik, adil, dan bisa diterima oleh semua calon jamaah tunggu sejak tahun 2020.
Selain itu terkait dengan biaya haji yang harus dibayarkan jamaah (Bipih) juga jangan sampai memberatkan calon jamaah. Berdasarkan RKAT keuangan haji BPKH, Bipih tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp38,745 juta. Tetapi berdasarkan laporan Ditjen PHU Kemenag kepada Komisi VIII DPR RI (16/3/2022), Bipih tanpa protokol kesehatan ketat diproyeksikan sebesar Rp 42 juta.
“Tentu kami berharap agar Kemenag kembali mengajukan angka Bipih yang lebih rasional dan tidak memberatkan jamaah haji, apalagi pihak Saudi juga sudah tidak memberlakukan berbagai pembebanan yang berdampak pada penambahan pembiayaan, agar keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2022 ini bisa berjalan tenteram dan aman tanpa menimbulkan persoalan, baik dalam hal penentuan calon jamaah haji yg bisa berangkat, alokasi kuota maupun biaya. Agar jamaah haji bisa ikhlas dan khusyu’ saat melaksanakan ibadah haji, sehingga haji mereka mabrur dan doa mereka untuk kesehatan dan keselamatan Indonesia juga maqbul,” pungkasnya.[]
