Riyadh, Gontornews — Maskapai penerbangan Arab Saudi mengatakan, pihaknya menangguhkan penerbangan ke dan dari Toronto, Kanada. Ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian tindakan yang diumumkan oleh Saudi dalam sengketa diplomatik dengan Kanada.
Langkah pada hari Senin itu muncul beberapa jam setelah Riyadh mengusir duta besar Kanada atas dugaan campur tangan dalam urusan dalam negeri Saudi setelah kementerian luar negeri Kanada menegur Riyadh karena memenjarakan aktivis hak asasi manusia.
Duta Besar Kanada Dennis Horak diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan negara itu, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.
Kerajaan itu juga membekukan perdagangan dan investasi baru dengan Kanada senilai miliaran dolar dan memanggil kembali dubesnya ke negara itu.
Televisi Saudi kemudian melaporkan bahwa Departemen Pendidikan berencana memindahkan ribuan pelajar beasiswa Saudi keluar dari Kanada untuk mengambil kelas di negara lain.
Maskapai Saudi, Saudia, sementara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan di akun Twitter resminya bahwa pihaknya akan menunda semua penerbangan ke Toronto mulai Senin depan, 13 Agustus.
Pengumuman itu dilakukan beberapa hari setelah Kanada menyerukan pembebasan segera aktivis hak asasi manusia yang ditahan dalam gelombang penangkapan baru-baru ini di Arab Saudi, termasuk kerabat warga Kanada yang dinaturalisasi.
Kementerian urusan luar negeri mengatakan, tindakan Kanada adalah “penghinaan” yang membutuhkan “respon tajam”.
“Kerajaan Arab Saudi tidak pernah menerima campur tangan dalam urusan domestiknya oleh – atau perintah dari – negara mana pun,” tulis SPA mengutip pernyataan kementerian itu.
Duta Besar Kanada Dennis Horak diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan negara itu, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.
Kerajaan itu juga membekukan perdagangan dan investasi baru dengan Kanada senilai miliaran dolar dan memanggil kembali dubesnya dari Kanada.
Kementerian urusan luar negeri mengatakan tindakan Kanada adalah “penghinaan” yang membutuhkan “respon yang tajam”.
“Kerajaan Arab Saudi tidak pernah menerima campur tangan dalam urusan domestiknya oleh – atau perintah dari – negara mana pun,” SPA mengutip pernyataan kementerian itu. [Rusdiono Mukri]
