Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahwa dunia sedang dalam bahaya, seraya mengingatkan PBB untuk tidak mandul, hanya menjadi komentator, tapi tetap fokus konsisten menjalankan fungsinya sesuai dengan latar belakang sebab didirikannya, yang salah satu tujuan pembentukannya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
“PBB seharusnya tidak boleh hanya menjadi komentator dan terlihat mandul tidak efektif. Justru dalam kondisi yang dikhawatirkan oleh Sekjen PBB, maka mestinya lebih mampu melaksanakan perannya, dan tertantang untuk bisa menjalankan kewajiban dan tujuan didirikannya. Jangan malah hanya pasif atau bertindak yang makin memperbesar potensi dunia yang makin berbahaya karena tidak dipraktikkannya keadilan sosial, ekonomi dan politik. Dan karena itu juga, PBB mestinya makin fokus menjalankan setiap keputusan termasuk resolusi yang telah dihasilkannya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (21/9).
HNW, sapaan akrabnya, mencontohkan banyak resolusi terkait dengan Palestina dan Israel yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB, tapi kerap dilanggar di level implementasi, dan PBB tidak melakukan tindakan untuk menegakkan marwahnya, untuk menyelamatkan dunia.
“Ini ujian konsistensi bagi PBB untuk menjalankan fungsinya menjaga keamanan dunia. Karena kasus-kasus diabaikannya Resolusi-Resolusi DK PBB atas Israel, ini merupakan bukti nyata apakah PBB dapat menjalankan tugasnya secara konsisten atau tidak. Juga keseriusan PBB untuk menyelamatkan dunia dari marabahaya,” ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II yang salah satunya meliputi Luar Negeri ini.
Sebagai informasi, sebelumnya di Sidang Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat, Selasa (20/9), Guterres memaparkan beberapa persoalan yang mengancam dunia. Di antaranya, konflik dan bencana iklim, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, serta perpecahan antara kekuatan besar dunia yang kini memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina. Belum lagi terkait dengan ekses pandemi Covid-19 yang sangat menyusahkan banyak negara di dunia.
HNW menambahkan bahwa selain konsisten menjalankan fungsinya, PBB juga perlu melakukan reformasi kelembagaannya agar benar-benar bersifat demokratis dan melibatkan banyak pihak dalam setiap pengambilan keputusannya, sehingga berkontribusi positif untuk menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya. Salah satunya yang mendesak untuk dilakukan oleh PBB yaitu reformasi terkait dengan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB serta hak veto yang diberikan kepada segelintir negara, anggota tetap DK PBB.
“Hak veto yang hanya dimiliki oleh segelintir negara itu sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang banyak digunakan negara-negara dunia saat ini. Dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan global baik politik, ekonomi maupun teknologi. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius mereformasi hal tersebut. Agar negara-negara anggota merasa memiliki keterwakilan yang proporsional, yang menghadirkan semangat baru menjadi anggota PBB untuk bertanggung jawab menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya yang mengancam eksistensinya dan masa depannya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penggunaan hak veto di DK PBB ini juga tidak sesuai dengan perkembangan global terkini, maupun yang akan datang, dengan munculnya semangat globalisasi yang mengandalkan kesetaraan, serta munculnya tantangan dan kekuatan-kekuatan baru di dunia.
“Hal-hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan utama untuk mereformasi kelembagaan dan kewenangan PBB, agar seruan Sekjen PBB mendapatkan jawaban yang positif, menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya,” pungkasnya.[]
