Washington, Gontornews — Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat meminta kepada Myanmar agar melakukan penyeledikan internal tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas Islam Rohingya di Rakhine. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, dalam sidang Majelis umum PBB di New York, Kamis (28/9).
“(Pompeo) mendesak pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam laporan dokumentasi AS dan tim Pencari Fakta PBB untuk meminta pertanggungjawaban kepada pasukan keamanan atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas kasus tersebut,” tutur Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert kepada Reuters.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan Laporan yang berisi tentang hasil wawancara yang melibatkan lebih dari 1000 pengungsi Rohingya baik laki-laki maupun wanita di beberapa kamp pengungsian di Bangladesh.
Para narasumber menceritakan bahwa pengungsi Rohingya disebut mengalami hal-hal mengerikan seperti saat mereka melihat tentara Myanmar membunuh bayi-bayi, menembak anak-anak, mengubur hidup-hidup warga Rohingya di kuburan masal di Rakhine. Selain itu, mereka juga menyebut bahwa militer Myanmar kerap melakukan kekerasan seksual terhadap wanita Rohingya di depan umum.
Akibat kekerasan tersebut, lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Rakhine ke Bangladesh untuk mencari keselamatan serta keamanan bagi diri dan sanak saudaranya. [Mohamad Deny Irawan]
