Ketika negeri ini menerapkan sistem kapitalisme, di mana kaum borjuis selalu mengumbar libido materialisme, maka nilai-nilai Pancasila sulit ditemukan di bumi pertiwi ini.
Sila kelima yang mengamanahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun faktanya hanya basa-basi, justru ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terjadi.
Kemiskinan dan pengangguran semakin menganga. Paksaan bayar pajak semakin mencekik. Harga-harga kebutuhan terus melambung. Biaya pendidikan dan kesehatan tak lagi terjangkau. Bahkan sumberdaya alam milik rakyat telah tergadai dan terjual.
Saat negeri ini menerapkan sistem demokrasi, di mana kekuasaan dimaknai sebagai ladang mencari nasi dan politik transaksional menjadi budaya, maka nilai-nilai Pancasila menghilang seperti ditelan kegelapan libido kekuasaan.
Sila keempat mengamanahkan kekuasaan sebagai wakil rakyat, sementara rakyat tidak pernah merasa diwakili. Suara dan tuntutan rakyat sering kali dianggap angin lalu. Banyak kebijakan politik yang justru menyengsarakan rakyat. Jadi sebenarnya siapa yang sedang diwakili.
Ketika negeri ini menerapkan sistem sekularisme, di mana nilai agama dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa, maka nilai-nilai Pancasila dimusnahkan tanpa tersisa.
Di satu sisi bangsa ini mengaku sebagai bangsa religius, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya Islam justru sering dicurigai bahkan dimusuhi.
Sila pertama mengamanahkan agar rakyat Indonesia menjadi warga yang beriman dan bertaqwa hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang terjadi justru monsterisasi agama tauhid, kriminalisasi ulama, dan pelumpuhan ormas-ormas Islam.
Ketika negeri ini menerapkan liberalisasi, di mana kebebasan berekspresi dan berpikir dilindungi sebagai hak asasi manusia, maka yang lahir adalah hilangnya nilai kemanusiaan dan lahirnya watak manusia yang tak beradab. Bahkan para pemimpin negeri ini hampir tak pernah terdengar bicara tentang adab dan peradaban.
Ketika sila kedua mengamanahkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka terasa jauh panggang dari api, jauh masalah dari solusi.
Alih-alih menjadikan manusia beradab, bahkan bangsa ini sulit mendapati pemimpin teladan hingga rakyat banyak terjerumus kepada sikap dan perilaku amoral tak beradab dan tak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme para pejabat negeri ini begitu telanjang dipertontonkan kepada rakyat jelata yang sedang lapar. Lantas kepada siapa generasi muda bangsa ini hendak mencari tokoh teladan?
Bahkan sekularisme-kapitalisme-liberalisme telah menjadikan rakyat indonesia mudah diadu domba, bercerai berai dan sulit untuk kembali disatukan. Padahal sila ketiga mengamanahkan sila persatuan Indonesia.
Berbagai ketidakadilan dan kezaliman politik transaksional sejatinya telah meniadakan nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Meski mulut berbusa-busa menyebut dan memuja Pancasila sekalipun, meski teks Pancasila dibacakan di sudut-sudut sekolah dan perkantoran sekalipun, dan meski teks Pancasila dihafalkan oleh anak SD hingga pejabat negara sekalipun.
Tapi sesungguhnya rakyat tidak pernah bisa merasakan kehadiran Pancasila dalam kehidupan mereka. Sebab yang dilihat, didengar dan dirasakan justru dramaturgi politik yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Saat kapitalisme sekular demokrasi diterapkan di negeri ini, ke manakah Pancasila?
(AhmadSastra,KotaHujan,22/08/19 : 09.09 WIB)
Assalamualaikum Wr Wb
Perkenalkan saya Prihandoyo Kuswanto ketua rumah Pancasila ingin menjadi kontributor tulisan mohon jika diijinkan alamat email nya
Amandemen UUD1945 itu mengamandemen Ideologi negara berdasarkan Pancasila .dan aneh nya tidak banyak yang protes .
Jadi tidak mungkin Pancasila itu disetubuhkan dengan individualisme ,Liberalisme,Kapitalisme .sebab Pancasila itu antitesis dari semua itu .
Kolonialisme ,Imperalisme bersumber dari Individualisme ,Liberalisme .jadi ada nya Pancasila itu untuk melawan kolonialisme yang telah membelenggu bangsa ini dialam penjajahan .