Stockholm, Gontornews — Pemerintah Swedia tidak memiliki rencana untuk mengubah undang-undang kebebasan berbicara secara besar-besaran. Tetapi, mereka meminta pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah untuk menghentikan aksi pembakaran Al-Qur’an di ruang publik jika mengancam keamanan nasional.
“Kami membela kebebasan berbicara di Swedia,” kata Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, dalam konferensi persnya Selasa 1 Agustus 2023.
“Di negara bebas seperti Swedia, Anda memiliki banyak kebebasan. Tetapi, dengan tingkat kebebasan yang besar itu, ada tanggung jawab yang juga besar,” sambungnya sebagaimana dilansir Aljazeera dari Reuters.
Kristersson pun meminta masyarakat untuk menggunakan hak kebebasan berbicara dengan penuh tanggung jawab dan penuh hormat.
“Segala sesuatu yang legal namun tidak sesuai bisa berdampak lebih mengerikan meskipun diperbolehkan. Kami mencoba untuk mempromosikan nada hormat antara negara dan masyarakat,” jelas Kristersson.
Ia melanjutkan, untuk sementara, pemerintah akan meningkatkan keamanan internal dan kontrol perbatasan, memberi kewenangan polisi secara lebih luas guna menghentikan dan menggeledah orang.
Beberapa bulan terakhir, Denmark dan Swedia menjadi sorotan dunia internasional karena insiden pembakaran Al-Qur’an. Otoritas keamanan kedua negara memberikan izin aksi pembakaran dan penodaan Al-Qur’an secara berulang. Meski kecaman dan protes meluas, serangan terhadap Al-Qur’an terus berlanjut di Denmark dan Swedia.
Baru-baru ini, kelompok ultranasionalis Denmark, Danske Patrioter, membakar Al-Qur’an di depan kedutaan Arab Saudi di Kopenhagen. Sementara itu, Salwan Momika juga melakukan aksi yang sama di depan kantor parlemen Swedia seraya meminta pemerintah melarang penyebaran Islam di negara tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
