Dhaka, Gontornews — Badan internasional untuk pendidikan dan kebudayaan, United Nations Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO), mengatakan bahwa 97 persen kebutuhan penddikan pengungsi Rohingya di Bangladesh tidak terpenuhi. Laporan berjudul ‘The 2019 Global Education Monitoring (GEM) Report migration, displacement and education: Buliding Bridges, Not Walls’ ini diterbitkan UNESCO, Selasa (20/11).
Dalam laporan tersebut, Bangladesh tercatat sebagai 1 dari 10 negara tujuan pengungsi di dunia  yang tidak mampu menyedikan pendidikan inklusif bagi para pengungsi. Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengatakan Bangladesh membutuhkan setidaknya anggaran hingga 26 juta Dollar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di kamp pengungsian Rohingya.
Sebagaimana dilansir Dhaka Tribune, Bangaldesh disebut telah menerima lebih dari 700.000 pengungsi Rohinyga pada rentang waktu Agustus 2017 hingga Mei 2018 dengan 90 persen pengungsi tinggal di lebih dari 1.600 lokasi pengungsian di Cox’s Bazar yang berbatasan langsung dengan Myanmar.
Bersama negara-negara seperti malaysia dan Thailand, Bangladesh belum meratifikasi perjanjian kunci tentang non diskrimiantif. Akibatnya, akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya sering ditolak oleh otoritas setempat.
Direktur Global Education Monitoring (GEM) Report UNICEF, Manos Antoninis mengutarakan jika negara-negata tujuan pengungsi seperti Chad, Uganda, Lebanon dan Turki telah mengubah aturan di negaranya sehingga memberikan akses pendidikan bagi para pengungsi.
“Langkah-langkah positif diambil untuk dunia pendidikan sebagai daerah intervensi untuk pertama kalinya sejak 2016. Tetapi, pemerintah harus memiliki inisiatif dan berhenti melakukan pengungsi secara berbeda,” ujar Antoninis.
“Bangladesh menjadikakan dua model pendidikan global baru pada pengungsi dan imigran guna menunjukkan bahwa mereka mengakui pendidikan sebagai sebuah peluang (perdamaian). Kami berharap, ini akan menjadi titik balik yang ditunggu sejak lama demi menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan,” pungkas Antoninis. [Mohamad Deny Irawan]
