Jakarta, Gontornews — Manager Program dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Zulpriadi kritik partai politik yang menjadikan Car Free Day (CFD) sebagai panggung politik. Sikap ini merujuk pada kegiatan masSa dengan atribut partai politik di tengah kegiatan CFD, Ahad (4/12).
Sebagai salah satu lembaga pencetus lahirnya Car Free Day di DKI Jakarta, pihaknya merasa sangat kecewa dengan beralih fungsinya CFD menjadi panggung arena politik oleh beberapa partai politik.
“CFD yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, olahraga, seni dan budaya dicemari oleh aktivitas politik beberapa partai. Hal ini jelas jelas melanggar Perda 12 tahun 2016,” ujar Zulpriadi dalam rilis yang dikeluarkan Walhi Jakarta, Ahad (4/12).
Menurut Zulpriadi, banyaknya atribut partai politik, pemakaian genset untuk panggung, sangat menyalahi esensi dari CFD itu sendiri. Aktivitas partai politik ini tentu sangat merugikan masyarakat yang niatnya ingin berolahraga dan menikmati akhir pekan.
Ia juga mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam penegakan perda dan hukum tebang pilih dan cenderung “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Ia mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta yang sangat massif melakukan penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat miskin kota yang melanggar Perda, tetapi diam di saat para pengembang properti reklamasi Teluk Jakarta yang menabrak Perda maupun Undang-undang.
“Kami menekankan Plt Gubernur sekarang ini memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan CFD ini dan memberikan keadilan hukum dan keadilan ruang terhadap warganya,” terangnya.
Di antara pelanggaran serius pada CFD yang harus ditindak, Zulpriadi memaparkan, pertama, panggung di area steril Bundaran HI harus tidak boleh ada.
Kedua, adanya penggunaan mesin genset tidak bebas asap. Ketiga, adanya atribut partai pendukung calon Gubernur DKI.
Keempat, mengijak-injak taman /ruang hijau. Dan kelima, sampah berserakan di mana-mana. [Ahmad Muhajir/Rus]
