Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo, Kamis (20/1/2022), memaparkan sejumlah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan strategi ekonomi hijau. Pemaparan ini disampaikan Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam pertemuan World Economy Forum: State of the World Address yang digelar secara virtual, Kamis.
Strategi mewujudkan ekonomi hijau yang Jokowi paparkan yaitu pembangunan rendah karbon, realisasi net karbon emission dan pemberian stimulus hijau. “Kedua, kebijakan net zero emission, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan tahun 2030. Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau,” kata Presiden saat berdialog dengan Ketua Eksekutif WEF, Klaus Schwab, sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Secara khusus, Presiden menjelaskan bahwa upaya konservasi dan restorasi lingkungan yang Indonesia lakukan cukup berakhir dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja turunnya laju deforestasi hingga 75 persen pada periode 2019-2020 yang berada di angka 115 ribu hektar.
Selain itu, kebakaran hutan juga turun drastis. Jumlah titik panas atau hotspot pada tahun 2021 mencapai 1.369 titik, menurun jauh dari tahun 2014 sebanyak 89.214 titik. Demikian pula dengan luas lahannya yang pada tahun 2021 mencapai 229 ribu hektare atau turun dari tahun 2014 yang mencapai 1,7 juta hektare.
Restorasi lahan gambut juga berjalan baik. Pada rentang 2016 hingga 2021, lahan gambut seluas 3,74 juta hektare telah direstorasi. Di samping itu, rehabilitasi mangrove dilakukan besar-besaran yang mencakup 50 ribu hektare lahan pada 2020-2021.
“Target 2024 (adalah) 600 ribu hektare, terluas di dunia dengan daya serap karbon empat kali lipat dibanding hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10-12 kali lipat,” imbuhnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi, yaitu melalui pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Badan tersebut mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan prinsip berkelanjutan yang kredibel dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk, yaitu skema pembiayaan inovatif untuk membiayai agenda pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan government bonds kategori Environmental, Social, and Governance (ESG) bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.
Pemerintah juga melakukan pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. Di samping itu, juga penerapan budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim.
Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan, Indonesia diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia.
“Pembentukan harga carbon by country di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India,” lanjutnya.
Indonesia juga telah memiliki beberapa proyek percontohan REDD+ dengan skema Result-Based Payment (RBP), seperti Green Climate Fund (GCF), Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan Bio Carbon Fund (BCF) dengan total nilai komitmen sekitar 273,8 juta Dolar AS.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. [Mohamad Deny Irawan]
