Phnom Penh, Gontornews — Pemerintah Kamboja menggunakan isu COVID-19 untuk mengunci aktivis oposisi. Human Rights Watch (HRW), Selasa (24/3) menyangkan tindakan tersebut sekaligus menyatakan keprihatinanya terhadap respon pemerintah terhadap COVID-19.
HRW mencatat ada 17 orang yang ditangkap karena membagikan informasi palsu tentang COVID-19 di Kamboja. Empat dari 17 orang yang ditangkap merupakan pendukung oposisi dari partai yang dibubarkan, Cambodia National Rescue Party (CNRP). Keempatnya ditangkap atas tuduhan pelanggaran hukum seperti penghasutan, konspirasi dan penyebaran informasi palsu.
“Pemerintah Kamboja menyalahgunakan wabah COVID-19 untuk membungkam kelompok oposisi serta menyatakan keprihatinannya terhadap virus tersebut,” kata Direktur HRW untuk Asia, Phil Robertson, sebagaimana dilansir Reuters.
“Sungguh menakutkan bahwa selama krisis nasional, Pemerintah Kamboja lebih tertarik membungkam kritik ketimbang melakukan kampanye informasi publik COVID-19 secara masif,” imbuhnya.
Sejauh ini, negara Asia Tenggara itu melaporkan 3 kasus baru virus korona pada Senin (23/3). Secara total, kasus COVID-19 di Kamboja mencapai 87 kasus.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan mengakui adanya penangkapan 17 orang tersebut. Tetapi, pemerintah menolak dengan tegas tuduhan HRW yang mengatakan bahwa penangkapan itu digunakan untuk maksud lain.
“(Penangkapan itu dilakukan karena) mengganggu dan berbahaya bagi orang-orang. (Postingan tersebut) juga telah membuat orang panik dan mempengaruhi keamanan nasional,” kata Phay Siphan.
Tindakan keras terkait kritik terhadap penguasa lama Kamboja, Hun Sen, telah menyebabkan partai CNRP, yang jadi oposisi utama, dilarang. Pengadilan memutuskan bahwa pemimpin CNRP, Kem Sokha, didakwa melakukan tindakan makar serta menangkap puluhan aktifis lain dalam satu tahun terakhir. [Mohamad Deny Irawan]
