Jakarta, Gontornews — Disiplin merupakan kunci penting untuk atasi Covid-19. Pernyataan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, tapi menurutnya jangan hanya rakyat yang diminta berdisiplin apalagi sampai mengambinghitamkan rakyat atas belum berhasilnya Pemerintah menurunkan penyebaran Covid-19.
Hidayat berpendapat bahwa bangsa Indonesia masih menganut paham paternalistik, mereka mementingkan keteladanan dari para pimpinan bangsa. Karena itu bila warga diwajibkan berdisiplin agar Covid-19 segera teratasi, maka pimpinan bangsa harus jadi teladan soal kedisiplinan ini. Jangan sampai terjadi sebuah kebijakan, diklarifikasi dengan kebijakan lainnya. Atau bahkan yang berbeda esensi. Situasi itu kata Hidayat mengesankan adanya ketidakdisiplinan para pimpinan negara. “Dulu pernah disampaikan Pak Jokowi bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi serta misi Presiden.”
“Permintaan Presiden agar kurva Covid-19 harus landai pada bulan Mei dengan cara apapun, tidak akan pernah terjadi kecuali Pemerintah berdisiplin memberikan keteladanan dalam penanganannya. Salah satunya dengan kebijakan yang tepat dan tidak simpang siur,” kata Hidayat seperti disampaikan secara tertulis, Jumat (8/5).
Menurut Hidayat, pemerintah seharusnya fokus dan berdisiplin dengan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan rakyat yang kesulitan akibat Covid-19. Tetapi yang muncul adalah dengan payung hukum Perppu 1/2020, yang tidak fokus untuk atasi darurat kesehatan dan dampaknya pada rakyat korban Covid-19.
Perppu itu menurut Hidayat rawan terhadap kepentingan pebisnis besar dan bisa mengarah pada abuse of power serta korupsi. Mestinya Pemerintah juga berdisiplin dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan program untuk atasi Covid-19. Tapi ternyata masih ada anggaran dan wacana untuk lanjutkan program-program yang tidak urgent. Seperti kartu prakerja dan pembangunan ibukota baru.
Kedisiplinan yang juga penting dicontohkan oleh para petinggi Pemerintah menurut Hidayat adalah koordinasi dan komunikasi publik terkait kebijakan yang dikeluarkan. Nyatanya, publik malah dipertontonkan perbedaan antara Presiden dengan Menteri Perhubungan soal istilah Mudik dan Pulang Kampung.
Juga perbedaan antara Menko Polhukam dengan Menko Maritim dan Investasi soal larangan mudik di seluruh Indonesia atau cukup PSBB saja. Serta perbedaan antara Menkeu yang bilang bahwa Men-PUPR sudah merealokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan ibukota baru. Sedangkan Men-PUPR malah mengatakan, tidak ada anggaran Kemen-PUPR yang direalokasi untuk proyek ibukota baru, karena anggarannya tidak ada, juga karena proyek itu belum ada payung hukumnya. Serta tak singkronnya kebijakan Menlu dan Menhukham soal TKA Cina, antara Pemerintah Pusat yang izinkan TKA Cina dan Pemprov Sultra serta Pemda terkait yang menolaknya.
“Jokowi harusnya tegas dan mendisiplinkan para menteri, agar tak membingungkan rakyat dan pejabat di daerah, supaya mereka bersatu padu dan efektif tangani Covid-19”, papar anggota DPR-RI Komisi VIII itu.
HNW juga menekankan agar pemerintah bisa efektif mengatasi Covid-19, Jokowi harus tampil pegang kendali dan hadir memimpin langsung penanganan wabah nasional Covid-19 bersama Pimpinan Gugus Nasional, serta para gubernur dan para pakar terkait. Pemerintah juga harus disiplin dalam pelaksanaan keputusan yang sudah telat seperti PSBB. Jangan sampai malah bikin bingung rakyat maupun aparat di lapangan. []
