Ankara, Gontornews — Jurubicara Kepresidenan Turki, İbrahim Kalın, pada 12 Juni mengatakan Turki mendukung solusi politik di Libya.
Berbicara kepada wartawan setelah kunjungan resminya ke Berlin, Kalın mengatakan panglima perang Libya, Khalifa Haftar, melanggar perjanjian Berlin seperti banyak orang lain sebelumnya.
Kalın mengatakan pemerintah Libya baru-baru ini mendapatkan kembali lokasi dan kota-kota strategis dari Haftar.
“Tapi tentu saja, solusinya harus politis, bukan militer. Penting bahwa ini menjadi langkah yang akan membuka jalan bagi solusi politik. Turki mendukung solusi politik di sini,” katanya dikutip hurriyetdailynews.com.
Kalın menegaskan bahwa Turki akan terus mendukung pemerintah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj.
“Seperti yang Anda tahu, Tuan al-Sarraj bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara pekan lalu. Presiden Erdogan dalam konferensi pers bersama mengatakan Turki terus mendukung pemerintah Libya yang sah, rakyat Libya. Tujuan kami membentuk pemerintah yang sah untuk mewakili semua warga Libya,” tambahnya.
Kalın mengatakan Turki tidak akan merusak seruan untuk gencatan senjata, tetapi penting untuk mengetahui dari mana datangnya seruan itu dan apa motifnya.
“Ketika dia mulai kehilangan posisi, dia segera mengumumkan gencatan senjata dan mencoba membuka ruang untuk dirinya sendiri.”
Ketidakstabilan di Libya akan mempengaruhi Afrika utara dan Eropa selatan termasuk perbatasan NATO, kata Kalın.
“Salah satu poin paling penting dari imigrasi ilegal yaitu Libya. Karena sangat dekat dengan Eropa. Ada Malta tepat di seberang. Itu adalah tetangga Italia dan Spanyol. Jika ada ketidakstabilan di Libya, jika perang berlanjut, migrasi ilegal berlanjut, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia terus berlanjut, ini mempengaruhi keamanan NATO dan juga keamanan Eropa.
“Itu juga mempengaruhi keamanan kita. Karena di era hubungan global ini, sebuah insiden di Libya tidak terisolasi. Ini menyangkut kita, dan juga menyangkut perdamaian dan stabilitas di wilayah kita. Memastikan perdamaian dan stabilitas di sana, untuk mengakhiri perang, merupakan kepentingan Turki dan juga rakyat Libya.” []
