Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS, Dr Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar MPR sebagai lembaga yang sudah membuat TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara juga serius merealisasikan ketentuan soal etika melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis. Pembentukan Mahkamah ini juga sebagai respons konkret atas kesepakatan MPR dengan KY (Komisi Yudisial) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang akan menyelenggarakan Konvensi Nasional kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Demikian dinyatakan oleh HNW melalui siaran pers tertulis, Kamis (13/8).
MPR RI pada tahun 2001, saat masih menjadi Lembaga Tertinggi Negara telah membuat TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, harusnya tak ketinggalan dalam komitmen beretika. Salah satunya dalam pembentukan badan penegakan etika, karena DPR dan DPD, dua lembaga legislatif yang lain, sudah membentuknya. DPR mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD mempunyai Dewan Kehormatan Dewan (DBD).
“Karenanya seharusnyalah bila MPR RI segera membentuk Lembaga sejenis, misalnya dengan nama Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM),” ujar HNW.
Memang semua anggota MPR sekaligus anggota DPR atau anggota DPD. Tetapi ada berbagai kegiatan yang khas di MPR, diikuti oleh anggota MPR sebagai anggota MPR, dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD. Misalnya kegiatan terkait sosialisasi empat pilar MPR, kegiatan di Badan-badan MPR, serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR terkait pengkajian/pelaksanaan/perubahan terhadap UUD, TataTertib MPR, dan lain-lain.
Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan tersebut, MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat, marwah Pimpinan dan Anggotanya serta Lembaga MPR-nya.
Sebagaimana diketahui, berbagai lembaga negara telah memiliki lembaga penegak kode etik. Komisi Yudisial (KY) telah memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP ), DPR RI memiliki Makhamah Kehormatan Dewan (MKD ), begitu juga DPD yang memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD), hingga Komite Etik/Dewan Pengawas KPK RI. Dengan penegakan kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara tersebut, maka diharapkan para penyelenggara negara, termasuk di MPR, semakin terdorong untuk semakin amanah laksanakan amanat rakyat, dan bisa meminimalisir kasus pelanggaran hukum yang bermula dari pelanggaran etik, sehingga berbagai kasus pelanggaran etik tak terjadi sehingga tak perlu lagi dihadapkan dengan peradilan umum.
Usulan HNW ini juga merupakan dukungan atas urgensi adanya Mahkamah Etik yang disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang menyatakan bahwa, ”Ketiadaan Mahkamah Etik, orang yang diputus melakukan kesalahan etika oleh masing-masing penegak kode etik, mengajukan banding atau mencari keadilan ke peradilan umum, entah melalui Mahkamah Agung maupun PTUN. Padahal antara etika dan hukum, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah secara etika, belum tentu bersalah di mata hukum. Namun yang bersalah di mata hukum, sudah pasti bersalah di mata etika.”
Landasan pembentukan Mahkamah Etik bisa mengacu kepada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dan langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1996 yang merekomendasikan agar seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia, membangun ‘ethic infra-structure in public offices’, yang mencakup kode etik dan lembaga penegak kode etik. Indonesia telah merespon hal itu dengan membentuk berbagai lembaga penegak kode etik.
Mahkamah Etik atau Mahkamah Kehormatan MPR ini, oleh HNW diusulkan untuk bisa dibentuk dan dideklarasikan oleh MPR pada saat peringatan HUT MPR ke-75, 29 Agustus 2020. Dan bila terlaksana, maka hal itu akan menjadi modal moral MPR saat akan terlibat melanjutkan pembahasan Pembentukan Konvensi Nasional kedua soal Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Oktober atau November 2020, yang oleh MPR RI akan diadakan bersama Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam konvensi tersebut, rencananya selain menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga menghadirkan berbagai pimpinan penegak kode etik. Dari mulai Ketua Komisi KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Dewan Etik MK RI, Ketua KASN, Ketua Majelis Kehormatan PERADI, Ketua Majelis Etika Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Dewan Pers, para Ketua Dewan Kehormatan masing-masing partai politik yang berada di DPR RI, serta lembaga penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
“Melalui konvensi tersebut diharapkan lahir berbagai gagasan dan kesepahaman tentang pentingnya keberadaan Mahkamah Etik. Dengan demikian mengurangi beban kerja penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum karena tak perlu lagi repot menangani masalah etika. Sehingga Indonesia bisa mencatat sejarah baru di dunia, sebagai negara yang memelopori penegakan etika secara transparan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar HNW.
Mahkamah Etik akan menjadi ujung dari proses penegakan etik dan setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di lingkup MPR. Di samping itu, menurut HNW, keberadaan Mahkamah Etik MPR juga akan membentengi dan menyemangati MPR (Pimpinan dan Anggotanya) untuk lebih menjaga marwah mereka saat melaksanakan tugas dari/di MPR, meningkatkan kepercayaan Rakyat terhadap MPR, juga sebagai bentuk pengamalan terhadap Pancasila, khususnya Sila I dan II, yang selalu disosialisasikan MPR,” pungkas HNW. []
