Brussels, Gontornews — Uni Eropa (UE) telah menjatuhkan sanksi terhadap delapan komandan milisi Iran dan kepala polisi, termasuk kepala Pengawal Revolusi elit, atas tindakan keras mematikan pada November 2019, kata blok itu dalam Jurnal Resmi pada hari Senin (122/4).
Arabnews.com merilis, sanksi berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset ini merupakan sanksi Uni Eropa pertama terhadap Iran atas pelanggaran hak asasi manusia sejak 2013. UE menghindari kemarahan Teheran dengan harapan melindungi perjanjian nuklir yang ditandatangani Teheran dengan kekuatan dunia pada 2015.
Rencana pemberian sanksi UE pertama kali dilaporkan oleh Reuters bulan lalu.
UE, yang juga menjatuhkan sanksi pembekuan asset kepada tiga penjara Iran, memasukkan Hossein Salami, kepala Pengawal Revolusi, pasukan keamanan paling kuat dan bersenjata lengkap di Republik Islam, ke daftar hitam.
“Hossein Salami ikut memerintahkan untuk menggunakan kekuatan mematikan demi menekan protes November 2019. Oleh karena itu, Hossein Salami memikul tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Iran,” kata UE.
Tiga penjara yang dijatuhi sanksi termasuk dua di Teheran. UE mengatakan, kulit mereka yang ditahan setelah protes 2019 melepuh dan penjara menolak perawatan medis bagi mereka.
Sekitar 1.500 orang tewas selama kurang dari dua pekan kerusuhan yang dimulai pada 15 November 2019. Jumlah korban ini diinformasikan oleh tiga pejabat kementerian dalam negeri Iran kepada Reuters saat itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan jumlah korban setidaknya 304.
Sedangkan Iran menyebutkan jumlah korban itu “berita palsu”.
Iran, yang telah berulang kali menolak tuduhan Barat atas pelanggaran hak asasi manusia, menepis sanksi Uni Eropa sebagai “tidak valid”.
“Sebagai respons, Iran menunda pembicaraan komprehensif dengan UE, termasuk pembicaraan hak asasi manusia dan semua kerjasama yang dihasilkan dari pembicaraan ini, terutama di bidang terorisme, obat-obatan dan pengungsi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh seperti dikutip media Iran.
Pada 9 Maret, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Iran, Javaid Rehman, mempresentasikan laporan yang mengatakan Teheran menggunakan kekuatan mematikan selama protes dan menegurnya karena gagal melakukan penyelidikan yang tepat atau gagal meminta pertanggungjawaban siapa pun.
Individu lain yang menjadi sasaran sanksi UE, yang mulai berlaku pada hari Senin, termasuk anggota milisi garis keras Basij Iran, yang berada di bawah komando Pengawal Revolusi, dan kepalanya Gholamreza Soleimani.
Delapan orang Iran itu ditambahkan ke daftar sanksi UE untuk pelanggaran hak asasi manusia di Iran yang pertama kali diluncurkan pada 2011 dan sekarang berjumlah 89 orang dan empat entitas. Ini termasuk larangan ekspor peralatan yang dapat digunakan untuk represi.
Para diplomat mengatakan sanksi itu tidak terkait dengan upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, yang ditarik oleh Amerika Serikat tetapi sekarang berusaha untuk bergabung kembali. Kesepakatan itu mempersulit Iran untuk mengumpulkan bahan fisil yang dibutuhkan untuk bom nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. []

























