Washington, Gontornews — Perdana Menteri Kuwait meminta Iran untuk mengambil langkah serius membangun kepercayaan dan memulai dialog serius di kawasan Teluk berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negara tetangga dan non-intervensi.
Dia mengatakan negara-negara di kawasan itu harus berusaha melindungi perdagangan maritim dan pergerakan bebas barang dan kapal di Teluk Arab.
Berbicara dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah mengatakan langkah-langkah tersebut akan berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan membangun hubungan antara negara-negara Teluk berdasarkan kerjasama dan saling menghormati.
“Langkah-langkah tersebut akan mencerminkan keinginan masyarakat kawasan untuk hidup dalam kondisi aman, tenteram dan sejahtera,” katanya dikutip Arabnews.com.
Menyinggung pergumulan saat ini antara Iran dan masyarakat internasional atas program nuklirnya, Al-Sabah mengatakan bahwa kelemahan rezim proliferasi anti-nuklir mewakili “ancaman eksistensial di kawasan itu.”
Pada 2015, dalam masa jabatan kepresidenan Barack Obama, Iran menandatangani kesepakatan perjanjian nuklir dengan AS, negara-negara Eropa, Rusia dan Cina.
Kesepakatan itu, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), menempatkan pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.
Pada tahun 2018 Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian tersebut, mengklaim bahwa kesepakatan itu tidak cukup ketat untuk membatasi ambisi nuklir Iran. Iran dan AS saat ini terlibat dalam pembicaraan mengenai program nuklirnya.
Al-Sabah menyerukan penghapusan senjata pemusnah massal dari kawasan itu dan menyerukan Iran untuk menjadikan kawasan itu sebagai zona bebas nuklir.
Mengenai masalah Yaman, yang mempengaruhi semua negara di kawasan Teluk, termasuk Kuwait, dia memuji upaya Arab Saudi untuk mengakhiri konflik di Yaman, mengulangi seruan Kuwait pada semua pihak untuk merundingkan diakhirinya perang saudara.
Dia mengatakan resolusi konflik harus didasarkan pada inisiatif Teluk, konferensi rekonsiliasi antara kelompok Yaman dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.
Dia mengutuk kelompok Houthi karena menargetkan wilayah Saudi dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal.
“Kami mengutuk semua serangan yang dilakukan terhadap wilayah Arab Saudi,” katanya.
Yaman telah berada dalam keadaan konflik sejak 2014, ketika kelompok Houthi menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk ibukota, Sana’a.
Pada 2015 koalisi Arab yang dipimpin Saudi melakukan intervensi untuk memulihkan pemerintahan sah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Al-Sabah menekankan dukungan Kuwait untuk rakyat Palestina dan mengatakan negaranya berdiri di belakang Palestina dalam mengakhiri pendudukan Israel dan pembentukan Palestina merdeka di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Dia mengatakan negaranya menolak kebijakan Israel membangun pemukiman ilegal, menyita tanah dan mengepung Gaza.[]
