Khartoum, Gontornews — Beberapa faksi politik termasuk mantan kelompok pemberontak, Sabtu (2/10), mengumumkan pembentukan aliansi yang terpisah dari blok sipil utama Sudan.
Arabnews.com merilis, pengumuman di Khartoum itu datang ketika Pasukan Kebebasan dan Perubahan, sebuah aliansi yang mempelopori protes yang menggulingkan presiden Omar al-Bashir pada April 2019, itu makin terpecah.
Sudan sejak Agustus 2019 dijalankan oleh pemerintahan jenderal militer dan warga sipil dari FFC melalui transisi sulit yang ditandai dengan kesengsaraan ekonomi.
Perpecahan semakin tajam di FFC dalam beberapa bulan terakhir, dan dukungan untuk pemerintah transisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok telah berkurang sebagian besar karena serangkaian reformasi ekonomi yang sulit.
Aliansi baru yang diumumkan hari Sabtu itu termasuk partai politik serta faksi Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) yang dipimpin oleh Mini Minawi dan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM) Gibril Ibrahim.
“Kami ingin FFC bersatu,” kata Minawi saat upacara.
“Kami mendesak orang-orang di pihak Anda yang berpura-pura dari FFC untuk duduk bersama kami dan mendengarkan kami,” tambahnya. Hadir pada kesempatan itu Kepala Dewan Berdaulat Sudan, Abdel Fattah al-Burhan.
Hamdok tidak menghadiri upacara hari Sabtu itu.
Pada awal September, ia menghadiri upacara penandatanganan aliansi faksi lain di dalam FFC yang juga menyerukan persatuan, menyebutnya sebagai “langkah ke arah yang benar”.
Baik Minawi maupun Ibrahim tidak ambil bagian dalam penandatanganan itu.
Pada Oktober tahun lalu, faksi SLM Minawi dan JEM Ibrahim termasuk di antara kelompok pemberontak yang menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di bawah pemerintahan Bashir.
Minawi diangkat menjadi gubernur wilayah Darfur yang dilanda perang di Sudan barat pada Mei, sementara Ibrahim diangkat sebagai menteri keuangan Februari lalu.
Pada 21 September, pemerintah mengumumkan menggagalkan upaya kudeta oleh perwira militer dan warga sipil yang dikatakan terkait dengan rezim Bashir.
Negara itu telah bergulat dengan protes di Sudan timur oleh suku-suku kunci yang menentang kesepakatan damai Oktober.
Protes juga meletus di kota-kota besar termasuk Khartoum yang mengutuk upaya kudeta militer dan menyerukan pemerintahan sipil. []
