London, Gontornews — Sebuah pengadilan tidak resmi menempatkan Presiden Cina, Xi Jinping, sebagai pihak yang bertanggungjawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan penyiksaan etnis minoritas Uighur dan Kazakh di Xinjiang, Cina.
“Republik Rakyat Cina telah melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, penyiksaan terhadap Uighur, Kazakh dan warta etnis minoritas lainnya di wilayah Barat Lalu Cina yang dikenal sebagai Xinjiang,” ungkap pengadilan Uighur dalam putusan yang dilansir Reuters.
“Pengadilan memutuskan bahwa Presiden Xi JInpng dan pejabat senior di pemerintah dan partai komunis Cina bertanggungjawab atas tindakan yang telah terjadi di Xinjiang,” sambung putusan pengadilan Uighur tersebut.
Sebagai informasi, pengadilan ini dipimpin oleh pengacara asal Inggris, Geoffrey Nice, tanpa memiliki kekuatan sanksi yang mengikat atau penegakan hukum.
Sejumlah pakar dan kelompok hak asasi manusia di PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan etnis minoritas lain, ditahan di sebuah kamp di Xinjiang. Awalnya, pemerintah Cina membantah keberadaan kamp tersebut. Namun, belakangan, Cina mengakui keberadaan kamp itu sebagai pusat kejuruan sebagai upaya yang bertujuan untuk memerangi ekstremisme. Pada akhir 2019, Cina mengatakan bahwa seluruh penghuni kamp tersebut telah lulus.
Pada Juni 2020, World Uighur Congress (WUC), meminta Nice untuk membentuk pengadilan independen untuk menyelidiki tuduhan tersebut. WUC yang berbasis di Munich, Jerman lantas menyambut baik putusan pengadilan yang Nice pimpin tersebut.
Namun, Kementerian Luar Negeri Cina menolak untuk menjadikan WUC sebagai organisasi separtis yang berada di bawah kendali pasukan Anti-Cina di Amerika Serikat dan Barat.
“Yang disebut ‘penadilan’ ini tidak memiliki kredensial hukum atau kredibiltas apapun,” ungkap salah seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina.
“Lelucon politik ini dilakukan oleh beberapa badut,” sambungnya sarkas.
Pemerintah Cina dengan keras membantah tuduhan Barat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusi di Xinjiang,
“Kebohonan tidak dapat menyembunyikan kebenaran. (Kebohongan) tidak dapat menipu masyarakat internasional dan menghentikan perjalanan bersejarah, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran Xinjiang,” tutup pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Cina tentang keberadaan maupun keabsahan Pengadilan Uighur. [Mohamad Deny Irawan]
