Hong Kong, Gontornews — Komisi Kesehatan Nasional Cina, Senin (23/8/2022) malam, mengatakan Covid-19 menyebabkan penurunan angka pernikahan dan kelahiran nasional secara masif. Sebelum Covid-19, biaya pendidikan yang mahal serta biaya perawatan anak dalam beberapa tahun terakhir bertanggung jawab atas penurunan angka kelahiran di Cina.
Komisi mengatakan banyak wanita yang menunda rencana untuk menikah atau memiliki anak. Komisi juga menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang sangat cepat yang telah menyebabkan perubahan besar dalam tatanan masyarakat.
Dalam catatannya, Komisi menyoroti banyaknya pemuda dan pemudi yang pindah dari desa ke perkotaan atau urbanisasi. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengakses pendidikan serta tekanan pekerjaan dari lingkungan kerja mereka.
Para ahli demografi Cina mengatakan kebijakan ‘zero-covid’ yang pemerintah usung untuk menangani wabah juga merusak keinginan para pemuda untuk menikah hingga memiliki anak.
“Virus korona juga memiliki dampak yang jelas pada pengaturan pernikahan dan kelahiran,” kata komisi yang dilansir Channel News Asia dari Reuters.
Para ahli demografi mencatat angka kelahiran nasional di Cina turun ke rekor terendah pada tahun 2022. Mereka memperkirakan penurunan di bawah angka 10 juta kelahiran, lebih rendah dari 10,6 juta kelahiran pada tahun 2021 atau 11,5 persen lebih rendah dari pada tahun 2020.
Pada tahun 2021, Cina memiliki tingkat kesuburan 1,16 pada tahun 2021, salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). OECD menyebut stabilitas kelahiran jika tingkat kesuburan sebuah negara berada di angka 2,1.
Setelah memberlakukan kebijakan satu anak dari tahun 1980 hingga 2015, pemerintah Cina mengakui bahwa populasinya berada di ambang penyusutan. Situasi ini berpotensi membuat negara berupaya untuk membiayai kebutuhan dan perawatan warga berusia lanjut.
Demi mengatasi masalah ini, pihak berwenang telah memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kembali angka kelahiran. Mereka memperkenalkan kebijakan keringanan pajak, cuti hamil lebih lama, peningkatan asuransi kesehatan, subsidi perumahan serta uang tambahan bagi orang tua yang memiliki anak ketiga. [Mohamad Deny Irawan]
