Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, terus mendorong pengokohon peran pondok pesantren sebagai penyelamat bonus demografi nasional. Bagi Hidayat, pondok pesantren merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.
“Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima Antara.
“Sekalipun memang tidak bisa dipungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada pondok pesantren yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, oleh pimpinan ponpes sendiri. Saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik yakni, Ponpes Al-Zaytun,” sambungnya saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di Gedung Nusantara Komplek DPR-MPR RI Jakarta, Rabu 5 Juli 2023.
Tetapi, bagi alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor itu, pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran yang luar biasa. Sebagai contoh, dalam konteks kemerdekaan, pesantren mampu melahirkan tokoh bangsa semisal KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan dan KH Amas Mansyur.
KH Hasyim Asy’ari misalnya, menggelorakan resolusi jihad bersama Nahdhatul Ulama. Begitu pula Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang menggelorakan amanat Jihad. Melalui resolusi dan amanat itu, lahri Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.
“Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi,” jelas pria kelahiran Klaten tersebut.
Karenanya, ia mendorong dan mengajak pondok pesantren, organisasi himpunan pesantren, kiai, dan santri semakin aktif dan mengambil peran di masyarakat.
“Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain,” ucapnya.
“Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu anti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
