Tripoli, Gontornews — Serangan terhadap sebuah pangkalan udara di Libya selatan telah menewaskan sedikitnya 141 orang. Sebagian besar tentara yang setia terhadap pemberontak Tentara Nasional Libya (LNA) Khalifa Haftar.
Ahmad al-Mismari dari LNA mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Jumat (19/5), anggota milisi yang setia kepada Pemerintah atau Government of National Accord (GNA)
yang didukung PBB di Tripoli telah melakukan eksekusi singkat selama serangan hari Kamis.
Korban juga termasuk warga sipil yang bekerja di pangkalan udara Brak al-Shati atau yang berada di dekatnya.
“Para tentara kembali dari sebuah parade militer, mereka tidak bersenjata, kebanyakan dieksekusi,” katanya seperti dikutip Aljazeera.
Namun GNA membantah memerintahkan serangan yang dikutuknya itu, dan mengatakan telah membentuk sebuah komisi penyelidikan untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
Mahdi al-Barghathi, menteri pertahanan GNA, diskors, menunggu hasil penyelidikan tersebut. Jamal al-Treiki, kepala milisi Pasukan Ketiga GNA, yang dituduh melakukan serangan tersebut, juga diskors.
Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan dan membunuh pemimpin Muammar Gaddafi, dengan milisi dan penguasa tandingan bersaing untuk menguasai negara kaya minyak itu.
LNA tidak mengakui otoritas GNA, dan sebaliknya mendukung otoritas lawan yang berbasis di timur. Ini telah menjanjikan sebuah respon yang “kuat” terhadap serangan tersebut.
Martin Kobler, utusan PBB untuk Libya, marah mendengar laporan adanya korban jiwa itu.
Dia mengatakan, jika laporan itu benar, “serangan yang tidak beralasan” dapat menyebabkan kejahatan perang dan dapat diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional.
Aguila Saleh, juru bicara parlemen yang berbasis di Tobruk di Libya timur, menuduh Angkatan Ketiga GNA melakukan “pelanggaran serius” atas sebuah kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Haftar dan Fayez al-Sarraj, kepala pemerintah yang berbasis di Tripoli, di Abu Dhabi pada tanggal 2 Mei.
Setelah perundingan rekonsiliasi, kedua pria tersebut mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk menghentikan kekerasan di Libya selatan, di mana suku dan milisi bersaing untuk mengendalikan rute penyelundupan yang menguntungkan dengan negara tetangga Chad, Niger dan Sudan.
Saleh mengatakan bahwa dia telah memerintahkan angkatan bersenjata “untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi serangan tersebut dan membersihkan wilayah selatan dari semua milisi kriminal”. [Rusdiono Mukri]
