Oslo, Gontornews — Koalisi pimpinan partai anti-imigrasi sayap kanan Norwegia berencana melarang jilbab di semua institusi pendidikan di seluruh negeri. Alasannya, jilbab menghambat komunikasi.
Pihak berwenang sebenarnya telah menjanjikan larangan tersebut tahun lalu.
“Kami tidak ingin pakaian menutupi wajah di taman kanak-kanak, sekolah dan universitas,” kata Menteri Pendidikan dan Penelitian Torbjorn Roe Isaksen dalam sebuah pernyataan.
“Pakaian ini mencegah komunikasi yang baik, menghalangi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” tambahnya sebagaimana dikutip Aljazeera.
Dalam beberapa bulan mendatang otoritas Norwegia akan mengadakan hearing dengan berbagai pihak yang dapat terpengaruh oleh rancangan undang-undang tersebut.
Media Norwegia melaporkan, pemerintah dapat mengandalkan dukungan sebagian besar partai dan undang-undang tersebut diperkirakan akan selesai pada musim semi tahun 2018.
Sejumlah pemerintah daerah sudah memiliki Perda larangan jilbab di sekolah, namun tidak ada kebijakan nasional yang seragam.
“Pakaian yang menutupi wajah, seperti niqab dan burqa, tidak ada tempat di sekolah-sekolah Norwegia. Ini penting untuk dapat berkomunikasi satu sama lain,” kata Menteri Imigrasi dan Integrasi Per Sandberg.
Bulan lalu, anggota parlemen Austria menyetujui RUU baru yang melarang pakaian yang menutupi wajah wanita.
Sebelumnya, Prancis, Belanda, Belgia, Bulgaria, dan negara bagian Jerman, Bavaria, telah memberlakukan larangan mengenakan cadar di tempat umum. [Rusdiono Mukri]
