Den Haag, Gontornews — Hakim Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag akhirnya menolak klaim China terhadap hak-hak ekonomi di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Kekalahan China ini kemudian diklaim sebagai kemenangan diplomasi Filipina.
“Tidak ada dasar hukum bagi Cina untuk menuntut hak-hak bersejarah untuk sumber daya dalam wilayah laut yang termasuk dalam ‘garis sembilan-dash’,” kata pengadilan, mengacu pada garis demarkasi pada 1947 peta laut, yang kaya energi, mineral dan aneka sumberdaya ikan.
Dalam putusan setebal 497-halaman, hakim juga menemukan bahwa patroli penegakan hukum China telah mempertaruhkan ketegangan, bertabrakan dengan kapal-kapal nelayan Filipina di bagian laut dan pekerjaan kontruksi telah menyebabkan kerusakan terumbu karang di wilayah sengketa.
Atas putusan itu, Cina, yang memboikot kasus yang diajukan oleh Filipina, telah mengatakan tidak akan terikat oleh peraturan apa pun. Dalam reaksi, China mengatakan: “Keputusan arbitrase PCA 12 Juli disebut putusan ilegal dan tidak sah dari sengketa Laut Cina Selatan. Mengenai masalah ini, China telah membuat pernyataan untuk berkali-kali bahwa itu adalah melawan hukum internasional. Arbitrase yang diajukan Pemerintahan Aquino III dari Filipina hanya sepihak. PCA tidak memiliki yurisdiksi apa pun,” tulis CNBC mengutip otoritas China.
Seperti diketahui, Pemerintah Manila telah memperebutkan klaim teritorial ekspansif oleh China di Laut China Selatan. Filipina berpendapat Filipina klaim itu tidak sesuai dengan hukum internasional.
Ini adalah pertama kalinya sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dibawa ke Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag dan banyak yang berpikir itu akan mendukung kesepakatan antara negara-negara di Asia Tenggara.
Pengendalian wilayah ini amat berharga karena bernilai ekonomi lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun. China telah dituduh memperuncing ketegangan dalam beberapa tahun terakhir dengan membangun pulau-pulau buatan di wilaya terumbu karang kawasan itu. China telah menambahkan landasan dan instalasi gaya militer lainnya di wilayah sengketa.
AS berusaha untuk mempertahankan “kebebasan navigasi” di wilayah untuk kapal-kapal yang termasuk kapal militer. Sementara penyelesaian kasus ini dalam pengawasan kendali hukum dan mahkamah internasional seperti itu bisa mengubah lanskap geopolitik di kawasan itu dan akan menjadi preseden yang baik dalam menghadapi masalah serupa di masa depan.
Kekalahan China dalam PCA mejadi topic hangat di media sosial. Tagar #SouthChinaSeaArbitration pun menjadi trending topic teratas di Twitte sepanjang hari Selasa kemarin.
Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) –organisasi antar-pemerintah yang menyediakan berbagai layanan penyelesaian sengketa yang didirikan berdasarkan perjanjian pada 1899 kemudian disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)– juga menjamin negara-negara sedunia sederajat, aturan hukum yang tidak mengecualikan negara lain, membawa perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia.
Filipina telah menyerahkan kasus sengketa di LCS sejak 2013 ketika pemerintah Presiden Benigno Aquino mengajukan petisi ke pengadilan itu setelah konfrontasi antara kapalnya dengan kapal China di Scarborough Shoal. Melalui proses yang memakan waktu panjang, akhirnya PCA juga memberi putusan memastikan objektivitas dan mempertahankan peran hukum internasional dalam menangani sengketa teritorial.
Sementara itu, China telah lama menentang persidangan PCS, dan tidak ingin internasionalisasi isu LCS. Mereka ingin berunding langsung dengan masing-masing penggugat tanpa peran mahkamah internasional.
Namun, tindakan yang diprakarsai oleh Filipina hanyalah awal bagi negara-negara yang memiliki sengketa dengan China. Mereka dapat terus menuntut jika negara lain terus mengambil tindakan meningkatkan ketegangan, ekspansi di LCS.
China telah secara aktif melobi negara-negara untuk mendukung pandangan mereka tentang masalah Laut Timur, wilayah Laut China Selatan dari perspektif Vietnam, dan baru-baru ini mengumumkan bahwa ada lebih dari 40 negara yang mendukung argumennya tidak mendukung putusan PCA.
Namun, banyak negara telah menyuarakan pandangan sebaliknya terhadap China, dan persyaratan pemangku kepentingan perlu menghormati hukum internasional, resolusi damai sengketa.
Beberapa hari lalu tepat di depan PCA, Pemerintah China mengadakan latihan militer di Kepulauan Paracel yang juga diklaim Vietnam pada 5-11 Juli dengan skala besar tahun ini, termasuk wilayah timur Pulau Hainan. Berbagai jenis kapal dan perahu dilarang melewati daerah pada durasi latihan militer China berlangsung.
China terang-terangan tidak akan mengakui hasil persidangan PCA. Saat ini Beijing memiliki kendali atas Scarborough Shoal dekat Pulau Luzon, pulau utama Filipina dan kemungkinan untuk merenovasi Shoals ke pulau buatan, seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah pulau di Spratly bahwa mereka ilegal diduduki oleh Vietnam.
Indonesia telah meluncurkan sikap resmi tentang masalah tersebut, meminta negara-negara untuk menghormati hukum internasional dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Indonesia telah menenggelamkan sejumlah kapal asing karena melanggar wilayah perairan Natuna, di LCS termasuk beberapa kapal China. Tapi, China menyatakan bahwa nelayan mereka mencari ikan di lahan perikanan tradisionalnya.
Indonesia juga mulai memperkuat sistem pertahanan di Kepulauan Natuna, dan secara aktif memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. [Dedi Junaedi]
