Jakarta, Gontornews— Dibalik proyek reklamasi laut Jakarta ada hitungan angka yang cukup besar. Pengamat kebijakan Publik dan dosen IPB Dr Rahmat Kurnia mengungkapkan untuk membeli tanah daratan di Jakarta harganya mulai dari 6,6 juta per m2 sampai 1,2 miliyar per m2. Jika dibuat rata-rata sekitar 10 juta per m2.
Sementara, lanjut Kurnia, untuk menguruk reklamasi sekitar 4-6 juta m2. Atau biaya mahalnya sekitar 6 juta. Dari sini bisa dihitung keuntungan per m2 kira-kira 4 juta. Jika ada 5.100 ha yang direklamasi, berarti ada 5.100 x 10 ribu m2.
“Dikalikan 4 juta kalau saya hitung untungnya 240 triliun baru dari tanah. Minimal. Belum bangunan. Bangunan kasarnya ada 5 juta unit. Kira-kira berapa untungnya? Jadi ini sangat besar dari keuntungan ekonomi,” paparnya.
Sayangnya keuntungan besar itu akan dinikmati oleh pengemang saja, sementara rakyat sudah digusur dan nelayan tak bisa melaut lagi. Disisi lain, menurutnya, reklamasi teluk Jakarta banyak kerugiannya diantaranya kerugian sosial.
“Saya pernah ke daerah Luar Batang dan ketemu warga disana, juga di daerah-daerah yang digusur itu kerugianya jauh lebih besar,” terangnya dalam diskusi yang digelar HTI bertajuk “Ada Bahaya Cinaisasi di Balik Reklamasi Teluk Jakarta? di Gedung Joang 45’ Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Diskusi tersebut menghadirkan nara sumber diantaranya Laksamana TNI (purn) Slamet Soebijanto (KSAL TNI 2005-2007), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies), Hatta Taliwang (Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta), Dr Rahmat Kurnia (Pengamat Kebijakan Publik/Dosen IPB) dan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI).
Dr Kurnia menambahkan, Indonesia menjadi negeri Muslim terbesar karena ada politik oleh umat Islam yaitu politik Islam menguasai pantai sehingga dikenal kampung-kampung Islam. Sekarang, lanjutnya, kampong-kampung Islam di pinggir pantai dihabisi, dibangun gedung-gedung pencakar langit ini satu hal yang merugikan umat Islam.
Seharusnya ada reklamasi yang tetap menguntungkan rakyat pesisir sehigga kampung di pesisir diperkuat sehingga ancaman rob bisa diatasi.
“Kalau Saya jadi penguasa di Indonesia saya akan bilang stop reklamasi. Bikin Giansea wall di lepas pantai sehingga tinggi laut tidak mempengaruhi daratan. Kalaupun mau mengeruk, Saya akan keruk 13 sungai di Jakarta supaya lebih lancar dan air tawar akan mengumpul di giansea wall dan menjadi persediaan air tawar bagi Jakarta,” paparnya.
Dengan demikian, lanjutnya, pulau-pulau akan terbentuk akan dibuat pemecah ombah sehingga tantangan rob akan terselesaikan. Selain itu juga akan dibagun pelabuhan untuk rakyat. Menurutnya, penataan dan pengelolaan daratan dan laut Jakarata seperti ini butuh jangka panjang paling tidak 25 tahun.
“Bukan perencanaan yang instan tiba-tiba menjadi reklamasi dan diserahkan pengembang. Jadi kalau instan ini bukan untuk kepentingan rakyat tapi konlomerat,” tandasnya. [Ahmad Muhajir]
