Nay Pyi Taw, Gontornews — Koordinator kemanusiaan PBB di Myanmar, Knut Ostby, mengatakan bahwa Pemerintah Myanmar perlu bekerjasama dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan gejolak di Rakhine.
Menurut Ostby, kolaborasi antara Pemerintah Myanmar dan komunitas internasional dapat menguraikan urutan dan waktu untuk mengimplementasikan rekomendasi penasihat Kofi Anna di Rakhine.
“Untuk membantu pelaksanaan (rekomendasi penasihat Kofi Annan di Rakhine), kerjasama antara pemerintah dan masyarakat internasional dapat sangat membantu di semua sektor termasuk di Rakhine,” ungkap Otsby sebagaimana dilansir The Myanmar Times.
Sebelumnya, Pemerintah Myanmar bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) menandatangani kesepakatan untuk bekerjasama dalam menangani krisis kemanusiaan di Rakhine.
Di antara poin-poin yang disepakati, UNHCR, misalnya, akan membantu Pemerintah Myanmar dalam melaksanakan repatriasi pengungsi Rohingya secara sukarela dan terintegrasi serta menilai proyek-proyek percontohan potensial untuk memastikan perdamaian terjadi di Rakhine.
Selain itu, UNHCR disebut juga tengah melakukan kesepakatan bilateral dengan palang merah internasional, lembaga pangan dunia (World Food Programme/WFP) untuk melakukan penilaian di 23 desa di Rakhine Utara.
“Yang jelas, realisasi terhadap 88 rekomendasi tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus dalam satu waktu. Namun, penerapan semua rekomendasi dapat teralisasi dengan pengorganisasian serta rencana kerja yang baik,” ungkap Otsby.
Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan pemukiman kembali Myanmar, U Win Myat Aye menuturkan bahwa komite pelaksana rekomendasi telah berjalan dengan baik serta berharap pelaksanaan rekomendasi dapat bermanfaat bagi perbaikan kondisi sosial serta kesempatan yang sama untuk bekerja mencari nafkah.
“Kami menyambut keinginan masyarakat internasional untuk dapat bekerjasama dengan Pemerintah Myanmar di Rakhine,” pungkas Myat Aye. [Mohamad Deny Irawan]
