New York, Gontornews – Amerika Serikat meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk tindakan Iran yang menolak resolusi perdamaian di Yaman. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abd Robbu Mansour Hadi dan militan Houthi menandatangani kesepakatan dalam perundingan damai di Swedia tentang gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah Yaman.
Pelabuhan Hodeidah meurupakan pelabuhan utama ekspor-impor di Yaman. Pembuatan kesepakatan ini didasari tentang ancaman kelaparan yang melanda jutaan warga Yaman akibat perang antara pemerintah Yaman dan militan Houthi.
Reuters melansir jika dalam draf yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB tersebut berisi tentang larangan untuk menerima pasokan senjata dari manapun serta materi-materi yang terkait dengan ketentuan embargo senjata. Meski demikian, tidak jelas negara mana yang dimaksud oleh resolusi tersebut
Namun, Amerika Serikat menuduh bahwa Iran menjadi negara yang dimaksud. Akan tetapi, koalisi Iran di PBB, Rusia, menolak tuduhan tersebut. Akibatnya, Dewan Keamanan PBB menangguhkan resolusi dan menekankan pada perubahan isi resolusi itu.
Sebelumnya pada Februari 2018 yang lalu, Rusia memveto pimpinan AS yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan Teheran dalam resolusi di Yaman. Permintaan tersebut ditolak oleh anggota dewan keamanan PBB.
Untuk sekedar informasi, Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Sedangkan untuk mengeluarkan sebuah resolusi, negara pengaju resolusi membutuhkan 9 anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa puing-puing ledakan yang ditembakkan oleh militan Houthi merupakan pecahan dari rudal balistik yang diduga berasal dari Iran. Tapi, Iran membantah tuduhan tersebut.
Meski mengutuk Iran, Dewan Keamanan PBB tidak menyebut nama Arab Saudi serta mengecam segala bentuk tindakan yang menargetkan warga sipil. [Mohamad Deny Irawan]
