Nay Pyi Taw, Gontornews — Penasihat negara sekaligus pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, meminta kalangan investor untuk mempercayai kondisi ekonomi serta iklim investasi di Myanmar. Suu Kyi bahkan menyebut bahwa komitmen pembangunan reformasi yang disiapkan oleh rezim pemerintahannya akan berdampak pada penciptaan lingkungan ramah investasi.
“Saya berdiri di sini untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melanjutkan reformasi serta membangun lingkungan ramah investasi,” ungkap Aung San Suu Kyi saat membuka konferensi investasi yang dihelat untuk pertama kali oleh Pemerintah Myanmar, Senin (27/1).
“Silahkan datang ke Myanmar, masuklah ke dalam atmosfer peluang dan semangat baru ekonomi kami yang bisa dilihat mata kepala anda,” tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.
Akan tetapi, Suu Kyi enggan menceritakan detail program reformasi kepada para investor di masa mendatang meski seminar dan pertemuan seputar investasi seperti hal ini menandakan bahwa Myanmar tengah mengubah pendekatan pemerintah terhadap komunitas bisnis.
Salah satu penghambat iklim investasi di Myanmar adalah seputar isu konflik bersenjata di Rakhine serta munculnya 730.000 entis Rohingya yang memilih untuk mengungsi dari kampung halamannya di Rakhine menuju Bangladesh guna mencari keamanan dan keselamatan.
Penghambat lainnya adalah sanksi ekonomi yang mungkin diberikan kepada Myanmar akibat urungnya pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah Rohingya dan Rakhine. Uni Eropa misalnya mempertimbangkan untuk memberikan sanksi perdagangan kepada Myanmar. Myanmar sendiri dikenal sebagai produsen tekstil terkemuka di dunia dengan Uni Eropa sebagai eksportir utamanya.
Demi meningkatkan iklim investasi di Myanmar, Pemeirntah menunjuk Menteri Keuangan baru, Soe Win, yang memiliki latar belakang keuangan internasional. Pemerintah Myanmar juga terus mereformasi kerangka hukum investasi serta mendirikan badan usaha milik negara, meliberlaisasi beberapa pembebasan di era Junta militer yang terkait investasi serta menciptakan bank-bank infrastruktur guna memenuhi kebutuhan proyek-proyek utama di Myanmar. [Mohamad Deny Irawan]
