Prof Dr Din Syamsudin MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI
Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Terkait hal ini Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Din Syamsudin MA menjelaskan, pemilihan umum merupakan konsensus nasional dengan pemilihan secara langsung dan menunaikan hak konstitusi merupakan salah satu tanggung jawab umat Islam sebagai warga negara yang baik.
“Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Menggunakan hak pilih juga termasuk tanggung jawab dalam hal keagamaan. Maka (umat Islam) sebaiknya jangan golput. Karena (kalau golput) bisa rugi dan merugikan,” ucap Din.
Untuk mengetahui lebih detail mengenai pentingnya umat Islam melek politik dan menyikapi dinamika kehidupan bernegara yang terjadi menjelang pemilu 2019 wartawan Majalah Gontor Muhammad Khaerul Muttaqien bersama wartawan lain berhasil mewawancarai Din Syamsudin di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (30/1). Berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana Anda melihat situasi tahun politik sekarang?
Pada era informasi dan media sosial ini demokrasi seharusnya menjadi jalan beradab untuk mengatasi ketidakadaban dan kebiadaban. Namun, ketidakadaban sosial sekarang ini mengemuka, terutama lewat media sosial. Ini membawa kita pada sebuah posisi pro dan kontra pada proses sebuah dialektik yang penuh pertentangan. Ketidakadaban itu semakin mengemuka ketika berhimpit dengan proses demokrasi seperti pemilihan, baik pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif, pilpres. Selama masa kampanye berjalan, timses peserta Pilpres 2019 dan para pendukungnya dari kedua belah pihak terlihat sudah melampaui batas budaya maupun agama. Nama hewan digunakan untuk melabelisasi seseorang yang sama saja dengan tidak menghargai manusia sebagai ciptaan Allah. Pemilu adalah pesta demokrasi tingkat nasional. Karenanya tidak patut jika yang mengudara di ruang publik adalah serangan-serangan yang bersifat personal. Serangan bersifat personal itu namanya sifat demokrasi tingkat desa. Bahkan tingkat desa sudah tidak ada. Jika dalam hal ini tidak ada kedewasaan, kepribadian dari bangsa akan sangat rapuh dan rentan terhadap perpecahan dan ini yang harus segera diatasi.
Debat perdana kedua paslon yang terselenggara beberapa waktu lalu menurut Anda bagaimana?
Kurang berkualitas, itu demokrasi kita mengalami kemunduran. Tidak usah ada serang menyerang, adu konsep, adu visi. Sayangnya KPU meniadakan penyampaian visi-misi, aneh dan lucu, saya kira itu menurunkan kualitas demokrasi.
Di mana letak kurang berkualitasnya debat pilpres?
Masa iya debat Pilpres pernyataannya menyerang individu terus. Harusnya isu yang riil, bukan bersifat personal, bukan karena saya membela siapa, 01 menyerang 02 dan sebaliknya, kalau begitu itu sama saja demokrasi tingkat kelurahan.
Apa komentar Anda soal tabloid Indonesia Barokah?
Bakar saja, tabloid yang merusak seperti itu jangan diterima. Kalau dikirim tidak sengaja, kumpulkan, bakar saja. Tabloid itu juga harus diusut tuntas. Karena merugikan pihak yang membuatnya. Kalau itu menyerang kelompok 02, itu merugikan 01. Jadi hati-hati kalau melakukan langkah-langkah politik yang buruk, negatif, yang tidak etis karena bisa jadi bumerang. Dulu pernah terjadi pada tahun 2014. Meskipun begitu saya kira bangsa, masyarakat, umat, sudah cerdas. Tidak akan terpengaruh.
Apa tanggapan Anda terkait polemik pembatalan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir?
Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir harus diselesaikan secara hukum. Jika persoalannya masalah hukum, prosesnya harus berada dalam koridor hukum. Jika sudah waktunya bebas, bebaskan. Jangan jadi komoditas politik, kasihan nanti. Buktinya sekarang sudah menjadi pro kontra seperti itu. Kalau sudah waktunya, bebaskan. Kalau belum waktunya ya tidak dibebaskan. Tapi harus berkeadilan dengan terpidana-terpidana lain.
Beberapa waktu lalu ada survei yang menyatakan bahwa pada 2017 lalu, potensi radikalisme di Indonesia mencapai 55,12 persen. Apakah Anda percaya?
Saya tidak percaya itu, itu harus dicermati, jangan soal radikalisme selalu dituduhkan kepada umat Islam. Karena kesimpulan seperti itu justru menyakitkan hati umat Islam yang sudah sangat toleran. Jika umat Islam tidak toleran dan radikal, maka tentu Indonesia tidak akan seharmonis seperti saat ini. Maka jangan diganggu oleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sepihak. Saya tidak mau menanggapi siapapun yang menyampaikan itu. Mohon soal radikalisme jangan selalu ditujukan kepada umat Islam.
Sebagai alumni Gontor apa reaksi Anda bila ada yang membawa nama almamater untuk mendukung Paslon tertentu seperti yang terjadi kemarin?
Kalau saya tidak tertarik dan cenderung tidak setuju. Alumni Gontor tidak boleh membawa nama almamater. Membawa nama pribadi silakan. Kalau ada alumni Gontor yang menggunakan nama Gontor untuk mendukung Paslon capres-cawapres nomor urut 01 atau nomor urut 02 itu namanya kurang percaya diri. Baik mendukung nomor urut 02 atau 01 tidak boleh. Menurut saya itu gejala psikologis inferior. Gak pede kalau gak bawa nama almamaternya yang besar, dan itu cenderung manipulasi.
Mendekati pemilu yang sebentar lagi akan tiba, apa pesan Anda?
Kepada pasangan maupun timses masing masing, pendukung, jangan jor-joran. Saya berharap sisa waktu sampai hari pencoblosan nanti agar berkualitas. Kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pilpres, khususnya para peserta dan timsesnya agar mengedepankan hal-hal yang subtansial. Misalnya adu konsep, gagasan, visi dan misi. Masyarakat, khususnya umat Islam, perlu diberi pandangan yang lengkap perihal visi dan misi jika memenangkan Pilpres mendatang bukan menyerang secara personal. MUI juga menghimbau kepada para ulama dan tokoh masyarakat agar tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan. Jika persoalan tersebut diperpanjang tidak akan ada habisnya dibahas. Energi umat akan terkuras habis jika memperpanjang polemik tersebut, terlebih banyak persoalan lain menyangkut bangsa dan keumatan yang menjadi prioritas diatasi terlebih dahulu. Setiap pihak, terutama ulama dan figur publik, untuk bisa menahan diri terhadap pernyataan-pernyataannya di tahun politik karena rentan terjadi gesekan. Jangan ada aksi reaksi karena akan ada perpecahan di bawah, karena saat ini sensitif. Itu saya kira. Cukuplah masih banyak masalah strategis lainnya. Wantim MUI memesankan ini betul-betul agar para ulama, elite dan pimpinan ormas-ormas Islam bisa menahan diri tak mengeluarkan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang kemudian bisa menyinggung perasaan pihak lain. Seorang Muslim harus teguh dalam prinsip dan mempunyai rasa toleransi dalam perbedaan. Apalagi, saat ini merupakan tahun politik. Jangan sampai warga Indonesia terpecah karena perbedaan politik. Perbedaan adalah suatu yang wajar, tapi persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dan persaudaraan harus terus dirawat.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nanti apa saran Anda untuk penyelenggara pemilu?
Kami berharap KPU dan Bawaslu berlaku adil dan jujur menjadi wasit, jangan ikut sebagai pemain, sehingga aman dan tertib. Demikian juga penegak hukum untuk berlaku netral. Sehingga ketika hasil pemilu keluar tidak ada yang merasa dicurangi. Jangan sampai KPU dan Bawaslu membuka peluang tudingan ketidakadilan dalam pemilu dari salah satu kubu! Kita berharap KPU dapat menjadi wasit yang profesional. MUI berharap dalam pelaksanaan pemilu kali ini tidak terjadi kecurangan.
Bagaimana sikap MUI dalam menghadapi pemilu 2019 ini?
MUI tidak pada posisi mendukung atau tidak mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden manapun. MUI akan tetap dalam jati dirinya untuk melayani umat sekaligus mitra strategis pemerintah. Tapi MUI juga akan menyampaikan kritik kepada pemerintah jika kebijakannya merugikan umat Islam. MUI akan terus berdakwah untuk ikut mengawal pemilu yang bersih. Jangan ada celah atau peluang yang bisa dituduh oleh salah satu pihak sebagai berat sebelah. Itu berbahaya. Jadi kami Dewan Pertimbangan MUI mewanti-wanti dari sekarang.
Kalau umat Islam golput apa dampaknya?
Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dan menggunakan hak pilih termasuk bagian dari tanggung jawab dalam hal keagamaan. MUI sangat kuat mendorong umat Islam untuk tidak golput. Ini untuk menunjukkan hak warga negara. Memilih dalam pemilu pilpres sebagai wujud manifestasi tanggung jawab keagamaan di samping kebangsaan dan kenegaraan. Maka sebaiknya jangan golput. Bisa rugi dan merugikan. MUI jauh-jauh hari telah menganjurkan agar umat Islam tidak golput. Kalau tidak salah itu fatwa MUI tahun 2014. Tapi golput ini tidak sampai difatwa haram.
Agar tidak salah pilih, umat Islam harus bagaimana?
MUI mengimbau masyarakat khususnya umat Islam agar memiliki literasi politik. Sebab, literasi politik ini dapat membuat warga dan umat tidak sembarangan memilih dalam pemilu. Jadi bukan sekedar memilih, apalagi memilih tanpa tujuan. Tapi memilih berdasarkan ilmu, kecerdasan politik dan dengan hati, sanubari, serta qalbu karena itu ajaran agama.
Memang kandidat seperti apa yang harus dipilih?
Kepemimpinan nasional ke depan membutuhkan orang yang memiliki pemahaman yang dalam dan luas tentang visi kebangsaan dan cita-cita nasional serta membutuhkan orang yang memiliki kemampuan membaca realitas dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Juga dituntut memiliki kemampuan untuk membaca realitas global, realitas dunia. Sebab, tanpa dikaitkan dengan dinamika global, upaya membawa bangsa ke arah cita-cita nasional akan kehilangan arah. Apalagi sekarang ini, terjadi pergeseran pusat perekonomian global, geopolitik, dan geo-ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya persaingan antarbangsa, dan antarnegara. Tanpa itu, pemimpin tidak akan bisa membawa bangsa ini ke arah pencapaian cita-cita nasional. Terakhir, kapasitas pencipta solidaritas atau pemimpin yang bisa mempersatukan bangsa majemuk ini, baik atas dasar agama, suku, bahasa, maupun budaya. Sebab tanpa persatuan dan kebersamaan, potensi besar yang dimiliki bangsa ini tidak akan berarti apa-apa. Terkait hal ini MUI telah memberikan kriteria wajar secara subjektif, MUI meminta umat Islam untuk memilih calon pemimpin sesuai kepentingan umat Islam. Baik legislatif maupun eksekutif, calon presiden dan calon wakil presiden yang secara sejati memperhatikan, memedulikan dan memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam. Selain itu MUI secara objektif meminta umat Islam agar memilih sosok yang diyakini membawa bangsa pada kemajuan sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama untuk menegakkan kedaulatan negara dalam berbagai bidang. Pilihlah calon pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif yang betul-betul beristiqamah dengan nilai-nilai moral, yang betul-betul mengemban amanat dan memberikan perhatian kepada kepentingan Islam dan kepentingan umat Islam.
Apa harapan Anda untuk Indonesia ke depan?
Indonesia harus bangkit dan tampil sebagai negara besar. Indonesia juga harus menjadi pemain kunci dengan mengedepankan kekuatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya.
