Naypyitaw, Gontornews –
– Pemerintah Myanmar menuduh Bangladesh menggagalkan reptariasi Rohingya yang sedianya dilakukan pada 22 Agustus 2019 lalu. Mereka menuduh Bangladesh tidak patuh terhadap kesepakatan bilateral yang terjalin antar kedua negara.
“Proses repatriasi para pengungsi membutuhkan kesepakatan terhadap perjanjian bilateral,” tutur pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Myanmar sebagaimana dikutip Dhaka Tribune dari media pemerintah Myanmar, New Light of Myanmar.
Lebih lanjut, Myanmar juga menuduh Bangladesh tidak mendistribusikan dokumen verifikasi, yang sebelumnya dibuat oleh Bangladesh dan UNHCR, kepada para pengungsi. “Prosedur tersebut tidak disepakati,” tambah pernyataan tersebut yang juga menyebut Bangladesh mengabaikan permintaan Myanmar untuk mengembalikan 400 warga Rakhine beragama Hindu.
Myanmar mengklaim bahwa proses repatriasi tersebut mendapatkan dukungan dari Cina dan Jepang. Pemerintah Cina, bahkan, telah memberi tahu Myanmar tentang upaya repatriasi pengungsi Rohingya yang dilakukan Bangladesh pada Agustus yang lalu.
Sementara itu, anggota tim pencari fakta PBB, Christoper Sidoti, menjelaskan bahwa alasan dibalik penolakan pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar adalah karena mereka khawatir akan menerima tindakan penganiayaan yang pernah mereka terima seperti sebelumnya.
“Setiap kali pengungsi Rohingya kembali, mereka merasa akan kembali ke situasi penganiayaan,” kata Sidoti.
Sebagai informasi, saat ini militer Myanmar juga tengah menghadapi pertempuran sengit dengan tentara Arakan, sebuah kelompok yang mengklaim berjuang demi otonomi bagi etnis Rakhine. [Mohamad Deny Irawan]
