Baghdad, Gontornews — Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi pada 9 Oktober mengumumkan perombakan kabinet, menyatakan tiga hari berkabung nasional, dan akan mengadili para penembak aksi demonstrasi anti-pemerintah yang telah mengguncang Irak selama berhari-hari.
Pihak berwenang khawatir, kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 110 orang, sebagian besar demonstran yang marah terhadap pemerintahan yang korup, dapat berubah menjadi perang sipil.
Seperti dirilis hurriyetdailynews, protes meletus di Baghdad pekan lalu dan menyebar ke kota-kota bagian selatan Irak. Pemerintah Abdul Mahdi telah berupaya menangani keluhan para demonstran.
“Besok kami akan meminta parlemen untuk memberikan suara tentang perubahan kementerian,” kata Abdul Mahdi pada konferensi pers.
Ia menambahkan, pemerintah akan menyeret ratusan pejabat yang korup ke pengadilan untuk diadili.
Pemerintah Abdul Mahdi akan berupaya mengatasi badai politik, dengan dukungan kuat kelompok-kelompok bersenjata Iran dan faksi-faksi politik yang bertekad untuk mempertahankan status quo.
Pihak berwenang telah memutuskan akses internet, penangkapan demonstran dan penargetan wartawan untuk membendung kerusuhan lebih lanjut.
Setidaknya 110 orang telah tewas dan lebih dari 6.000 lainnya terluka di Baghdad dan kota-kota lain, sejak pasukan keamanan mulai menindak demonstran. Wartawan Reuters telah menyaksikan para demonstran terbunuh dan terluka oleh tembakan-tembakan dari penembak jitu di atap-atap rumah.
Namun Abdul Mahdi mengatakan, pemerintah tidak memberikan perintah untuk menembak.
“Kami memberikan perintah yang jelas untuk tidak menggunakan tembakan langsung, tetapi masih ada korban penembakan,” kata Abdul Mahdi. [RM]
