Kota Gaza, Gontornews — Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengeluarkan dekrit yang memerintahkan penghormatan atas kebebasan berekspresi menjelang pemilihan legislatif pada Mei mendatang. Ini sebuah langkah yang diminta oleh faksi-faksi Palestina yang membahas pemilihan umum (Pemilu) dalam pertemuan yang diselenggarakan Mesir bulan ini.
Keputusan tersebut menghilangkan sejumlah keraguan yang membayangi pelaksanaan pemilihan umum di Palestina, pertama dalam 15 tahun, meskipun masih ada rintangan lain.
Keputusan presiden tersebut akan berdampak pada para tahanan politik di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dikendalikan oleh Hamas. Mereka yang ditahan terkait kebebasan berekspresi dan afiliasi politik, harus dibebaskan, demikian keputusan itu sebagaimana dirilis Arabnews.com.
Pemilu pada 22 Mei diharapkan menjadi yang pertama di wilayah Palestina sejak kelompok Hamas memenangkan pemungutan suara terakhir di wilayah Palestina pada tahun 2006.
Setahun kemudian, Hamas melakukan pertempuran gerilya yang mematikan dengan pasukan pro-Abbas, yang berpuncak dengan Hamas mengambil alih Gaza dan memisahkannya secara politik dari Tepi Barat yang diduduki Israel. Sedangkan Otoritas Palestina (PA) mengelola Tepi Barat.
Hamas telah mendesak penghentian semua penangkapan terkait politik di Tepi Barat, dan kelompok Fatah Abbas menuntut hal yang sama di Gaza.
Seruan untuk pemilihan itu datang sebagai tanggapan atas serangkaian krisis yang dihadapi Fatah dan Hamas yang melemahkan posisi perjuangan Palestina dalam spektrum regional dan internasional yang bergolak.
PA sedang berjuang dengan krisis keuangan dan kegagalan mencapai kesepakatan damai dengan Israel untuk melahirkan negara Palestina merdeka.
Sedangkan di Gaza, Hamas telah memegang kekuasaan di bawah blokade Israel-Mesir yang melumpuhkan yang dimaksudkan untuk mengisolasi dan melemahkan persenjataannya, yang membuatnya tidak dapat memberikan layanan dasar minimum kepada warga Gaza. []
