Johannesburg, Gontornews — Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengatakan pemerintah sedang mengkaji pendekatan berbeda dalam menghadapi COVID-19. Mereka berencana memperkenalkan pembatasan fleksibel pada kegiatan ekonomi untuk menghapus aturan penguncian wilayah total atau lockdown.
Sistem peringatan yang terdiri dari lima level itu untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana saja yang diizinkan untuk beroperasi. Walau demikian, pemerintah tetap akan menerapkan skenario risiko yang mengubah pembatasan dengan cepat di berbagai negara bagian.
“Namun, ada risiko serius terkait pembatasan dalam penguncian wilayah yang terlalu cepat, tidak sistematis atau tidak tertib,” sebut pernyataan resmi Pemerintah Afrika Selatan yang dilansir Reuters.
Walau wacana pelonggaran digulirkan, pemerintah tetap meminta restoran, hotel, bar, bioskop, acara olahraga ataupun pertemuan keagamaan untuk tutup. Pemerintah pun melarang pertemuan yang melibatkan 10 orang dalam satu lokasi.
“Sudah ada berbagai literasi dan sejumlah konsultasi. Presiden akan mengumumkan strategi yang disesuaikan dengan risiko untuk memudahkan penguncian,” kata Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Khusela Diko.
Dalam presentasi yang dilakukan pada Rabu (22/4), pemerintah mengusulkan pembatasan ketat dalam kegiatan ekonomi jika virus menyebar lebih cepat dan sistem kesehatan tidak siap. Di sisi lain, pemerintah bersiap untuk melonggarkan penguncian wilayah andai penyebaran virus melambat dan kesiapan kesehatan meninggi.
Pada level tersebut, sistem pemerintah akan berada pada tingkatan siaga yang bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Dalam menentukan sektor ekonomi yang diizinkan kembali beroperasi, pemerintah juga mempertimbangkan risiko penularan. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak penguncian berkelanjutan dan dampak perekonomian yang mungkin timbul.
“Sektor-sektor dengan risiko tinggi penularan tidak boleh diizinkan beraktifitas sampai risiko ini berkurang. Terlepas dari dampak potensial pada sektor mereka atau nilainya bagi perekonomian,” ucap pemerintah.
Beberapa industri yang diizinkan pemerintah diantaranya pertanian, kehutanan, jasa keuangan, laanan pos dan telekomunikasi. Sementara sektor konstruksi menjadi sektor terakhir yang diizinkan untuk kembali beroperasi. [Mohamad Deny Irawan]
