Jakarta, Gontornews — Anggota DPR RI Komisi VIII yang antara lain membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Indonesia mendapatkan 100% kuota haji pada musim haji tahun 1444 H. HNW, sapaan akrabnya, mengingatkan Pemerintah Indonesia agar mengoptimalkan lobi untuk mendapatkan alokasi tambahan kuota haji 2023 bagi jamaah Indonesia dan agar biaya haji pada tingkat yang tidak berubah ekstrem dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa membebani calon jamaah haji.
Ia juga mengingatkan karena keberangkatan jamaah Haji 2023 dimulai sekitar awal Juni, maka idealnya upaya diplomasi dan penjajakan kontrak transportasi/akomodasi sudah dioptimalkan mulai bulan Januari ini.
“Saya turut bersyukur atas informasi dari Menteri Agama RI bahwa Indonesia mendapat kuota haji 100% di tahun 2023. Namun tentu diplomasi maksimal ke pihak Kerajaan Arab Saudi harus terus dilakukan agar angka tersebut benar-benar bisa direalisasikan, bahkan bisa bertambah, mengingat panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia akibat Covid-19, dll-nya,” papar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/1).
Sebelum pandemi Covid-19 kuota jamaah haji Indonesia 221 ribu orang. Namun akibat Covid-19, keberangkatan jamaah non-Saudi sempat dua kali ditutup, dan ketika dibuka di tahun 2022, Indonesia hanya mendapatkan kuota 100 ribu orang.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, dampaknya terjadi tambahan waktu tunggu keberangkatan bagi sekitar 5,2 juta jamaah tunggu. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, masa tunggu hingga 97 tahun. Sementara di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, jamaah menunggu kurang lebih 55 tahun.
“Oleh karena itu Pemerintah harus berupaya meningkatkan diplomasi sehingga bisa mendapatkan kenaikan kuota, dan harus meningkatkan kapasitas birokrasi haji sehingga siap mengeksekusi jika Arab Saudi mengumumkan ada tambahan kuota haji bagi Jamaah Indonesia,” sambungnya.
“Jangan sampai terulang seperti tahun 2022, saat Arab Saudi mengumumkan ada tambahan 10.000 kuota haji untuk Indonesia, Indonesia tidak siap menerimanya, sehingga tambahan tersebut justru ditolak,” lanjutnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengingatkan, selain soal kuota, Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan biaya haji tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak mengalami kenaikan signifikan apalagi secara mendadak yang bisa membebani calon jamaah haji.
Hal ini sebagai evaluasi tahun 2022 ketika Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan biaya Masya’ir dari 1.500 SAR menjadi 5.600 SAR. Serta untuk musim haji 2023 harga hotel di Mekkah dan Madinah sudah mulai melonjak tajam akibat tingginya okupansi.
Karena itu HNW mendorong Menteri Agama RI untuk mengoptimalkan kehadirannya sebagai tamu utama Muktamar Haji Internasional 2023 dalam rangka memperjuangkan peningkatan kuota dan rasionalisasi biaya haji bagi calon jamaah haji dari Indonesia.
“Menteri Agama telah menyampaikan komitmen pada Rapat Kerja Komisi VIII soal evaluasi Haji 2022 (7/11/2022) untuk memanfaatkan Muktamar Haji bagi sebesar-besarnya kemaslahatan jamaah haji, serta meningkatkan fasilitas pelayanan dan perlindungan mereka selama penyelenggaraan haji nanti. Penting Menag berhasil sukses melaksanakan komitmen tersebut agar jamaah haji Indonesia yang telah menunggu puluhan tahun dapat dimudahkan dan diringankan dalam persiapan dan pelaksanaan haji tahun 2023. Bila jamaah terpuaskan dan tidak dikecewakan, maka doa-doa mereka sebagai haji yang mabrur dan maqbul tentu juga untuk Bangsa dan Negara Indonesia agar maju makmur, adil, sejahtera: baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafuur,” pungkasnya. []
