Jayapura, Gontornews — Konflik pembangunan Masjid Al-Aqsha, di Sentani, Papua menemui titik terang. Tim Enam yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini sudah mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut lantas diserahkan kepada Bupati Jayapura Mathius Awoitaw dalam Rapat Kerja Tim Mediasi Kerukunan Umat Beragama, di aula Kantor Bupati Jayapura.
Mathius mengatakan, ada lima poin kesepakatan yang dirumuskan Tim Enam ini. Dengan adanya kesepakatan itu, dia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
“Baik umat Muslim maupun umat Kristen, dan tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, ini menjadi patokan. Ini telah mewakili aspirasi masyarakat,” katanya, seperti dikutip dari Jawapos, Selasa (24/4/2018).
Dia menyampaikan, para tokoh yang tergabung dalam Tim Enam telah berkomunikasi dengan banyak pihak, untuk menampung berbagai masukan masyarakat. Dalam kesempatan sama, Ketua Tim Enam, Pdt Albert Yoku mengatakan, salah satu poin kesepakatan yaitu pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha Sentani, tingginya disamakan dengan kubah masjid.
“Pedoman kami, pada surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X. Selisih biaya ketinggian menara menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jayapura, sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,” ucap Yoku.
Poin kesepakatan kedua yaitu, terkait 8 butir pernyataan sikap Persekutuan Gereja-Geraja Jayapura (PGGJ) tertanggal 15 Maret 2018 diserahkan pada pemerintah daerah untuk mengaturnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ini demi keberlangsungan kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura,” imbuhnya.
Selanjutnya, Albert melihat perlu dibangun rumah-rumah ibadah yang menjadi simbol keberagaman agama di Kabupaten Jayapura, demi mewujudkan zona integritas kerukunan. Selain itu, perlu dilakukan pula dialog lintas agama dan kerja sama pelayanan sosial yang diatur jadwalnya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayapura.
Terakhir, Albert mengatakan perlu diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu pada semangat ‘Khenambai Umbai’ dan zona integritas kerukunan, sebagai roh dan jiwa yang mengatur kehidupan semua anak bangsa yang tinggal di Kabupaten Jayapura. [fathurroji]
