Nay Pyi Taw, Gontornews — Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah petinggi partai Nation League for Democracy (NLD), ditahan dalam penggerebekan Senin (1/2/2021) dini hari. Belum jelas siapa yang melakukan penggerebekan namun seorang saksi mata Reuters menjelaskan bahwa pelaku penggerebekan adalah pihak militer.
Beberapa hari terakhir, ketegangan antara pemerintah militer dan militer menguat. Ketegangan terjadi setelah pihak militer menyatakan pemilihan umum Myanmar terindikasi kecurangan.
Juru bicara NLD, Myo Nyunt, menjelaskan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pimpinan NLD ditahan pada Senin dini hari.
“Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak gegabah dalam memberikan tanggapan. Saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya kepada Reuters.
Sejak saat itu, seluruh sambungan telepon di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, terputus. Sejatinya, pimpinan NLD akan duduk di parlemen menyusul kemenangan telak NLD dalam pemilu November lalu.
Selain telepon, stasiun televisi pemerintah, MRTV, juga mengonfirmasi pada laman facebook bahwa pihaknya tidak dapat menyiarkan kegiatannya karena masalaah teknis.
Reuters lantas menghubungi pihak militer untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Tetapi, juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk memberikan komentar lebih lanjut.
Seorang anggota parlemen NLD yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pimpinan NLD yang ditangkap adalah Har Thar Myint yang menjabat sebagai komite eksekutif pusat partai NLD.
Pada Sabtu (30/1/2021), militer Myanmar menyatakan bahwa pihaknya akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum. Pernyataan itu sontak membuat sejumlah warga khawatir bahwa Myanmar akan mengalami kudeta.
Sebelumnya, Komisi pemilihan umum Myanmar menolak tuduhan militer atas kecurangan suara. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang cukup besar yang mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Hasil pemilu itu membuat konstitusi menetapkan 25 persen kursi parlemen bagi pihak militer dan kontrol dari tiga kementerian umum dalam pemerintahan Suu Kyi. [Mohamad Deny Irawan]
