Dubai, Gontornews — Bahrain telah menolak resolusi Parlemen Eropa (EP) tentang situasi hak asasi manusia di Kerajaan itu karena kurangnya bukti, kantor berita negara BNA melaporkan sebagaimana dikutip Arabnews.com.
Menurut Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional Bahrain, Isa Al-Dosari, Bahrain selalu melakukan upaya untuk mempromosikan hak asasi manusia. Tidak seperti yang disebutkan dalam resolusi Parlemen Eropa.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa laporan tersebut didasarkan pada fakta yang salah.
EP telah menyatakan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia di Bahrain. Menurut EP, situasi HAM di Bahrain semakin memburuk. Ini merujuk pada penangkapan sewenang-wenang, berlanjutnya penggunaan hukuman mati, penuntutan terhadap pembela hak asasi manusia, dan penolakan terus menerus terhadap hak-hak sipil dan politik serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
“Resolusi Parlemen Uni Eropa bersifat sepihak dan mengabaikan langkah-langkah hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh Bahrain dengan proyek reformasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa,” katanya.
Al-Dosari meminta Uni Eropa untuk meninjau kembali laporan dan transparansi yang telah mereka buat.
Ia menambahkan bahwa banyak lembaga mengikuti kegiatan hukum untuk mempromosikan hak asasi manusia di negara tersebut.
Sementara itu Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan Nasional di Dewan Perwakilan Bahrain, Mohammed Al-Sisi Al-Buainain, menyebutkan hubungan Bahrain dengan UE didasarkan pada persahabatan dan saling menghormati.
Dia juga menolak intervensi dan campur tangan asing, apalagi ketika masalah itu didasarkan padasumber yang tidak adil dan mencurigakan.
Al-Buainain lebih lanjut menegaskan bahwa EP belum pernah menghubungi Dewan Perwakilan Bahrain.
Ia menambahkan bahwa sistem hak asasi manusia Bahrain telah mencapai “langkah luar biasa” seperti kebijakan ‘Penjara Terbuka’ yang bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana dan tahanan diperlakukan sesuai dengan standar kemanusiaan tertinggi.
Al-Buainain mendesak EP untuk mengunjungi Bahrain dan memverifikasi fakta tentang situasi hak asasi manusia di kerajaan itu.
Sebelumnya pada hari Kamis, Parlemen Arab menolak resolusi EP karena hal itu merupakan campur tangan terang-terangan urusan dalam negeri negara itu. Mereka mendesak EP untuk berhenti menjadikan dirinya penjaga situasi Hak Asasi Manusia di negara-negara Arab.[]
