Jakarta, Gontornews — Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi arus ekonomi dari kalangan bawah. Karena keberadaan pesantren berada di wilayah yang sudah diterima oleh masyarakatnya. Tak heran, jika banyak pesantren yang mampu mandiri bahkan memberikan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya.
Sekretariat Wakil Presiden menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kemandirian” yang dilaksanakan secara daring dan luring di Ruang Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Dalam paparannya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghofur menjelaskan seputar “Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren” di hadapan peserta dari lembaga pemerintahan dan pesantren.
Waryono mengatakan, saat ini pesantren yang terdaftar di Kemenag berjumlah 40.000 pesantren. Namun dari jumlah ini sekitar 5 persen yang sudah benar-benar mandiri dalam pengembangan ekonomi di pesantren dan masyarakat.
“Pesantren sejak awal itu mandiri. Kami akan mendorong dengan peta jalan kemandirian pesantren. Pihaknya akan terus bersinergi dengan pesantren agar bisa lebih cepat kebangkitan ekonomi berbasis pesantren,” ungkapnya.
Waryono menjelaskan, usaha ekonomi pesantren dimulai dari kebutuhan dasar pesantren, siapa yang memenuhi internal dengan memanfaatkan lahannya yang luas, misalnya dengan menanam, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di luar. “Sehingga pesantren lain bisa memenuhi kebutuhan pesantren lainnya. Sehingga saling mendukung dan ekonomi sirkulasi tumbuh dan berkembang antar pesantren,” jelasnya.
Dalam pesantren ada tradisi bahwa hubungan keilmuan ada kewajiban sanad keilmuan dengan kiai, kedua hubungan kekeluargaan. Misalnya pesantren A mengambil menantu dari pesantren B. Ketiga bagaimana pesantren yang kuat menularkan ilmunya dengan pesantren lain dalam bidang ekonomi. Membangun jejaring ekonomi pesantren itu lebih mudah.
Peta jalan kemandirian pesantren di akhir 2024 menargetkan 5000 pesantren yang mendapatkan intervensi dari Kemenag. “Kami akan petakan bisnisnya apa saja, dan ini dalam konteks usaha pesantren, kami mendorong dan memfasilitasi bisnis yang dijalankan pesantren. Karena yang paling tahu pesantren sendiri. Dari pesantren untuk pesantren kembali ke pesantren, kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, Kemenag telah melakukan bimbingan teknis kepada 1500 pesantren untuk mendata bisnisnya. “Jangan satu wilayah ada usaha bisnis yang sama dengan pesantren lainnya. Misalnya air minum kemasan, jangan semuanya usaha air kemasan,” ujarnya.
Pihaknya juga akan memfasilitasi pendirian badan usaha milik pesantren BUMPes. Bentuknya bisa CV, PT atau Firma. Kemenag juga akan menyinergikan dengan lembaga/kementerian lainnya, misalnya dengan Bank Indonesia dan sebagainya.
“Kepada lembaga kementerian, jangan hanya membantu alat, tapi SDM-nya dilatih. Ini yang akan kami bangun berdasarkan peta jalan kemandiria pesantren,” ujarnya. [Fath]
