Kolombo, Gontornews — Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, Rabu (3/8/2022), mengatakan pembicaraan bailout dengan lembaga moneter internasional akan segera dimulai kembali. Presiden Ranil mendesak para legislator untuk segera membentuk pemerintah semua partai untuk menyelesaikan krisis ekonomi nasional.
“Hari ini kami menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi dalam sejarah kami baru-baru ini,” kata Presiden Wickremesinghe.
“Kami dalam bahaya besar,” sambungnya sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Wickremesinghe menambahkan bahwa parlemen perlu melakukan amandemen konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden. Ia menyebut amandemen tersebut merupakan permintaan utama para demonstran yang mengusir Rajapaksa dari ‘kursi’ presidennya.
“Presiden suatu negara tidak harus raja atau dewa yang lebih tinggi dari pada rakyatnya. Presiden hanya bagian dari warga negara,” katanya.
Wickremesinghe meminta semua pihak di parlemen untuk bergabung dengan inisiatifnya untuk membangun pemerintahan persatuan.
“Jika kita membangun negara, bangsa dan ekonomi melalui kebijakan ekonomi nasional, kita akan dapat menjadi negara yang sepenuhnya maju pada tahun 2048, ketika kami merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan,” ujar Wickremesinghe.
Sebagai informasi, negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah. Sri Lanka mencatatkan rekor cadangan devisa terendah dan mengalami dampak buruk akibat pandemi Covid-19. Situasi ini semakin buruk seiring dengan berkurangnya pendapatan negara secara drastis.
Sri Lanka lantas mengalami kelangkaan kebutuhan pokok termasuk bahan bakar hingga obat-obatan termasuk inflasi yang meroket hingga lebih dari 60 persen. Ratusan ribu orang terpaksa turun ke jalan untuk memaksa Rajapaksa turun dari jabatannya. [Mohamad Deny Irawan]